18 Tahun Menunggu, Sri Sultan Segera Beri Ruang Legal PKL Malioboro
Yogyakarta (25/01/2022) jogjaprov.go.id - Guna mewujudkan rencana kerja sama antara DIY dengan UNESCO untuk mewujudkan sumbu filosofis, Pemda DIY menata ulang kawasan Malioboro. Penataan ini melibatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Malioboro yang harus direlokasi ke tempat yang sudah disediakan.
Menurut Gubernur Sri Sultan, Hamengku Buwono X, tidak ada alasan PKL untuk menunda relokasi dalam rangka penataan Malioboro, sebagai bagian dari pengajuan Sumbu Filosofi DIY sebagai warisan budaya dunia tak benda ke UNESCO. Tidak hanya karena alasan kerja sama dengan UNESCO, Sri Sultan sudah merencanakan penertiban ini bahkan sejak belasan tahun lalu.
Selama ini, rencana relokasi selalu tertunda dengan alasan yang sama, yakni PKL meminta penangguhan waktu. Saat ini, Sri Sultan pun dengan tegas menolak permintaan penundaan kembali para PKL terkait relokasi.
"Nggak usah (ditunda relokasi PKL Malioboro). Nunggu kui nunggu apa? Relokasi ini saya sudah menunggu 18 tahun untuk pindah, jadi enggak cuma mundur tiga tahun. Saiki iso, kenapa besok?" ungkap Sri Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (25/01).
Sri Sultan mengungkapkan, melalui relokasi ini, PKL Malioboro justru mendapatkan ruang yang sudah ditata oleh Pemda DIY. Lokasi PKL Malioboro saat ini berada di kawasan milik pertokoan sehingga, ruang itu ingin dikembalikan kepada pemilik toko.
"Saya kira mereka juga harus tahu bahwa sebenarnya tempat jualan itu milik toko, bukan milik pemerintah daerah. Karena Pemda trotoarnya sudah untuk jalur lambat mosok ya juga enggak dikembalikan? Toh pindah juga tetap di kawasan Malioboro," kata Sri Sultan.
Sri Sultan menegaskan, bahwa lokasi yang ditempati para PKL itu bukan tempat untuk berdagang. Selain itu, lokasi tersebut adalah milik pemerintah dan hak toko di belakangnya. Rencananya, ribuan PKL tersebut akan dipindahkan ke dua lokasi berbeda, yakni di eks gedung Bioskop Indra, Ngupasan, Gondomanan dan eks kantor Dinas Pariwisata DIY.
.jpeg)
Senada dengan Sri Sultan, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menegaskan, pengelola Malioboro, baik dari pihak Pemda DIY maupun Pemkot Yogyakarta tidak akan lepas tangan terkait relokasi PKL Malioboro ini. Pemda DIY telah menyiapkan berbagai skema agar wisatawan yang berkunjung ke Malioboro bisa mengunjungi kedua sentra PKL tersebut. "Pasti akan dilakukan antisipasi (jika sepi). Tidak mungkin dibiarkan begitu saja," katanya.
Relokasi PKL Malioboro ini akan dilakukan sesuai jadwal pada pekan depan. Rencana itu tidak akan ditunda meski DPRD Kota Yogyakarta saat ini telah membentuk Pansus Relokasi PKL Malioboro. "Relokasi jalan terus, Februari awal selesai. Kita mulai, nanti minggu depan geser dengan cara undian atau gimana, kita serahkan ke mereka (PKL)," kata Aji.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) DIY Srie Nurkyatsiwi menjelaskan, Pemda DIY akan mengawali relokasi PKL di kawasan Malioboro pada akhir Januari 2022. Menurutnya, hal ini adalah upaya memuliakan pelaku usaha agar mendapatkan tempat yang lebih representatif.
Menurut Siwi, sebanyak 1.700 PKL yang membuka lapak di sisi barat dan sisi timur Jalan Malioboro yang akan direlokasi ke dua lokasi yang masih berada di kawasan Malioboro. Untuk lokasi di gedung eks Bioskop Indra saat ini sudah siap ditempati, namun pihaknya masih melakukan pembenahan terkait jaringan listrik, saluran air, maupun fasilitas jaringan internet. Sedangkan lokasi di eks gedung pariwisata, akan ditempati sementara, sambil menunggu Pemda DIY menyiapkan lokasi permanen.
"Kami ingin memuliakan mereka, bagaimana memberikan ruang yang legal, representatif. PKL yang berhak memakai tempat dan layanan yang sudah kami sediakan tentu PKL yang legal. PKL yang dikategorikan legal adalah mereka yang terdata di UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta yang dulunya disebut UPT Malioboro," jelasnya.
Siwi berharap relokasi PKL ini tidak dimaknai sebagai upaya pengusiran, melainkan justru menghadirkan keamanan dan kenyamanan berdagang bagi PKL. "(Kami) menyiapkan tempat, ruang, tidak ada retribusi, sewa untuk waktu tertentu itu adalah bentuk afirmasi Pemda DIY," tutur Siwi.
Lebih jauh, pihaknya juga akan mengupayakan agar tempat relokasi PKL dapat ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya melalui upaya promosi dan sosialisasi kepada wisatawan terkait spot berbelanja baru.
Sementara itu, Dinas Perhubungan DIY juga akan memastikan ketersediaan kantong-kantong parkir di kedua lokasi relokasi PKL Malioboro ini. Kepala Dinas Perhubungan DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, hal ini dilakukan guna mendukung aktivitas jual beli di kedua sentra PKL yang baru tersebut.
"Kapasitas parkir yang disiapkan didominasi oleh kendaraan roda dua yang dapat menampung 375 sepeda motor dan 19 mobil. Kita optimalkan di daerah Beskalan karena selama ini kan belum ada tempat parkir bagi PKL," ujarnya.
Tak hanya di Beskalan, Pemda DIY juga menyiapkan satu kantong parkir lagi di daerah Ketandan yang sebelumnya bekas kampus UPN dan Akindo. "Di eks UPN itu juga masih dalam proses penataan," jelas Made.
Dukungan kepada Pemda DIY terkait relokasi PKL Malioboro ini juga datang dari Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana. Huda menyatakan, DPRD DIY siap mendukung proses relokasi dengan tujuan untuk penataan kawasan Malioboro. Dengan kawasan Malioboro yang tertata, tentu akan semakin menarik lebih banyak pengunjung. Dengan begitu, ia yakin omzet PKL di kawasan ini juga akan meningkat.
Sebelum relokasi dilaksanakan, Huda meminta Pemda DIY membuka ruang komunikasi sembari menyosialisasikan secara mendetail mengenai konsep relokasi dan penataan kawasan tersebut. Ia menilai wajar jika ada sebagian PKL yang sehari-hari mencari nafkah di kawasan itu masih khawatir omzetnya bakal menurun lantaran belum menerima informasi yang mendetail.
"Komunikasi juga harus sampai mencakup konsep PKL A dapat lokasi di mana, penataan lokasinya seperti apa, daya tampungnya berapa, serta promosinya nanti bagaimana, harus disampaikan secara mendetail dan cermat," ujarnya. (uk/Rt)
HUMAS DIY
