Pansus II DPRD Kota Bandung Apresiasi Tata Kelola Industri DIY
Yogyakarta (12/03/2019) jogjaprov.go.id – Pansus II DPRD Kota Bandung kunjungi Pemerintah Daerah DIY, yang diwakili oleh Yudi Cahyadi, SP., dan diterima oleh Ni Made Dwipanti Indrayanti, ST, MT. selaku Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Gedhong Pracimasono, Komplek Kepatihan, Yogyakarta pada Selasa (12/03). Kunjungan Pansus II DPRD Kota Bandung ini bertujuan melakukan kunjungan kerja terkait perencanaan pembangunan industri di Kota Bandung.
Dalam diskusi kali ini, rombongan tim Pansus II DPRD Kota Bandung, mendapat banyak informasi terkait industri-industri yang tengah berkembang di DIY. Ni Made menjelaskan bahwa industri yang menopang perekonomian DIY, 90% dipegang oleh industri kecil dan menengah (IKM). Beberapa industri tersebut diantaranya ada Industri Kerajinan Logam, Industri pariwisata (Souvenir), Furniture, Industri Tekstil serta Industri Kreatif. Dalam keberlangsungannya Ni Made menjelaskan terdapat 3 hal penting yang menunjang perekonomian DIY.
“Ada 3 pilar pokok perekonomian DIY, satu adalah pendidikan, dua pariwisata, tiga adalah budaya. Jadi bagaimana ketiga sektor ini kemudian kita bawa ke ranah pengembangan pembangunan industri,”
Ni Made menjelaskan bahwa Pemda DIY sendiri telah melakukan rapat Pansus yang diselengggrakan pada Senin, 11 Maret lalu. Bahasannya pun terkait RPI atau Rencana Pembangunan Industri, yang terfokus pada industri unggulan. Salah satu industri yang tengah populer di DIY yang didapuk sebagai kota pelajar, tengah gencar mengembangkan industri Start-Up dan Industri kreatif yang memiliki andil besar dalam perekonomian DIY.
Ni Made juga mengungkapkan pembangunan NYIA (New Yogyakarta Internasional Airport) serta rencana pembangunan Inland Port Bantul yang bertujuan sebagai pusat pabean di DIY. Dengan memudahkan akses industri, sehingga perkembangan industri di DIY dapat semakin meningkat, dan tidak hanya sebagai fasilitator. Komitmen Gubernur serta pemerintah daerah DIY juga berperan sebagai pembinaan, pengawasan, monitoring tentang rencana pembangunan kabupaten/kota.
(*/da)
