DIY Lanjutkan Konsep Kemaritiman Demi Kesejahteraan
Yogyakarta (01/07/2019) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menegaskan kembali kelanjutan konsep kemaritiman atau istilahnya konsep Renaissance of Jogja. Setelah menjadi dasar arah pembangunan DIY di tahun 2012-2017, konsep ini juga mendasari visi misi Gubernur DIY untuk pemerintahan 2017-2022.
Hal ini ditegaskan lagi oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menerima rombongan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Senin (01/07). Kunjungan kerja Lemhanas RI ke DIY dalam rangka melaksanakan studi strategis dalam negeri tahun 2019.
Gubernur DIY dalam sambutannya mengatakan, konsep Renaissance of Jogja lahir dengan adanya Undang-Undang Kesistimewaan Yogyakarta. Dari sanalah Pemda DIY berasumsi kelautan dengan strategi maritim dapat menjadi kekuatan baru bagi Jogja. Hal ini dengan melihat laut selatan sebagai pintu muka, di mana potensi laut DIY belum tergali lebih banyak.
“Ini bisa menjadi kekuatan baru, karena Jogja ini wilayahnya relatif kecil, di mana tanah yang ada tidak memungkinkan lagi untuk untuk memberikan kemakmuran. Karena itu, pantai selatan menjadi pintu muka dengan harapan produk laut menjadi salah satu penghasilan pendapatan yang bisa menambah kemampuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Jogja,” jelas Sultan.
Konsep ini pula yang membuat visi misi Gubernur DIY untuk tahun 2017-2022 masih bicara tentang ‘Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja’. Bagi Sri Sultan, kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang lima misi. Pertama, terwujudnya peningkatan kualitas hidup kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Kedua, terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
Misi ketiga, terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama atas dasar toleransi dan tenggang rasa, kesantunan dan kebersamaan. Keempat, terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Misi terakhir, terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran.
“Arah pembangunan ini yang menjadi landasan empiris sekaligus landasan historis dalam bingkai trilogi filosofi keistimewaan DIY, meliputi hamemayu hayuning bawono, sangkan paraning dumadi, dan manunggaling kawulo Gusti. Konsep abad samudera hindia secara tegas juga meneguhkan kembali suhu imajiner, dari Gunung Merapi hingga Laut Selatan,” papar Sri Sultan.
Membacakan sambutan Gubernur Lemhanas RI, LetjenTNI (Purn.) Agus Widjojo, Ketua Rombongan Studi Strategis Dalam Negeri Lemhanas RI, Mayjen TNI Sonhadji mengatakan, Lemhanas RI bertindak sebagai lembaga penyelenggara dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Lemhanas juga menjadi lembaga yang menyelenggarakan pengkaderan nasional untuk berbagai permasalahan bangsa dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional.
"Berbagai studi strategis yang dilakukan Lemhanas ini nantinya akan dirumuskan dan dijadikan rekomendasi kepada Presiden. Dan dalam konteks pendidikan, Lemhanas membantu Presiden dalam hal menyiapkan dan memantapkan kader-kader yang berpikir kritis, komprehensif, integratif, dan memiliki moral, serta etika berwawasan kebangsaan dan bernegara, termasuk memiliki cakrawala pandang yang universal," jelasnya.
Sonhadji pun mengungkapkan, studi strategis dalam negeri yang dilakukan Lemhanas merupakan salah satu program kegiatan yang dirancang untuk memberi kesempatan kepada para peserta untuk mempelajari, memahami, dan mengkaji potensi daerah dan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah. Kesemuanya itu ditinjau dari aspek kesejahteraan dan keamanan yang berkaitan dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam dala m sudut pandang ketahanan nasional.
"Lemhanas RI memilih DIY sebagai lokasi studi dengan harapan bisa mengetahui pembangunan nasional dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga para peserta studi memiliki pandangan tentang pembangunan nasional dan ketahanan nasional di DIY. Pelaksanaan studi ini sendiri berlangsung pada 1-5 Juli 2019, diikuti oleh 25 anggota Lemhanas RI. Kegiatan studi diisi dengan kunjungan ke beberapa instansi dan objek strategis daerah yang menjadi potensi dan aset nasional yang ada di DIY," paparnya. (Rt)
HUMAS DIY
