Pemda DIY dan BPPT RI Dukung Pembangunan Berbasis Teknologi
Yogyakarta (23/07/2019) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penandatangan Nota Kesepakatan dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI. Adapun perjanjian ditandangani langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mewakili Gubernur DIY dengan Kepala BPPT RI, Dr. Ir. Hammam Riza, di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Selasa (23/07) siang. Prosesi penandatanganan turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah DIY, Ir. Gatot Saptadi, Wakil Bupati Gunungkidul Dr. Drs H. Immawan Wahyudi MH, dan perwakilan OPD DIY.
Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan akan Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu agenda besar utamanya adalah menyangkut rencana pembangunan Baron Technopark yang berada di kawasan Pantai Baron, Kabupaten Gunungkidul.
Membacakan sambutan Gubernur DIY, Sri Praduka menyatakan bahwa kesepatan ini dirasa penting dan strategis. “Penting karena perlu dijalin untuk melaksanakan pembangunan di DIY. Strategis karena kami merasa DIY membutuhkan banyak dukungan teknologi untuk daerah-daerah,” tukas Sri Paduka. Sri Paduka menyatakan bahwa Pemda DIY menyadari adanya keterbatasan sumber daya alam. Sehingga, strategi Pemda DIY untuk bisa memaksimalkan sumber daya alam secara tepat adalah dengan memanfaatkan teknologi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BTTP RI menjelaskan secara singkat rencana singkat pembangunan Baron Technopark. “Pembangunan Baron Technopark nantinya akan digunakan sebagai sarana edukasi atau laboratorium mengenai masalah kebencanaan,” ujarnya. Hammam juga memaparkan beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh BPPT RI. Beberapa contohnya misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), pemanfaatan limbah dengan teknologi, dan Buoy Merah Putih. Buoy Merah Putih sendiri adalah alat yang berfungsi sebagai Tsunamy Early Warning System.
Lebih lanjut, Sri Paduka menuturkan bahwa kerjasama ini juga diharapkan mampu membangun DIY yang produktif. “Harapan ke depan, perjanjian ini harus ada implementasi nyata untuk membangun DIY ke depan. Semoga perjanjian ini bisa memotivasi penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada teknologi,” jelas Sri Paduka. [vin]
Humas Pemda DIY
