Peran Pemerintah Daerah Dituntut Lebih
Jakarta (17/12/2019) jogjaprov.go.id - Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X turut hadir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Bertempat di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin (16/12), Presiden RI Joko Widodo menegaskan, salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia.
Terkait hal tersebut, Jokowi ingin agar pemerintah pusat dan daerah memiliki gagasan besar dan perencanaan yang sama. “Urusan yang berkaitan dengan kematian ibu dan anak, ibu dan bayi, tolong menjadi perhatian besar kita," ujar Presiden.
Tak hanya soal kematian ibu dan bayi, masalah stunting atau kekerdilan juga menjadi perhatian besar pemerintah. Terkait hal ini, Jokowi ingin agar pemerintah daerah turut serta dalam mengurangi angka kekerdilan yang masih tinggi di Indonesia.
"Pemerintah daerah harus ikut campur ke sana, terutama yang sudah pada posisi petanya merah itu hati-hati. Semua daerah, semua provinsi ada semuanya. Dulu kita lima tahun yang lalu kita angkanya 37%, ini sudah turun menjadi 28%, tapi masih tinggi sekali,” tegasnya.
Perbaikan gizi pada anak-anak menurut Jokowi adalah dasar sebelum menginjak pada tahapan pembenahan di bidang pendidikan, yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan demikian, diharapkan sumber daya manusia Indonesia ke depannya bisa bebas stunting.
"Kalau anak-anak kita sudah gizinya baik, sehat semuanya, baru kita menginjak yang namanya pendidikan. Vocational school, vocational training itu tahapan berikutnya, tapi urusan dasar ini harus rampung dulu," ucapnya.
Jokowi juga memaparkan terkait infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur merupakan salah satu fondasi bagi bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain di dunia. Untuk itu, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dengan menyambungkan infrastruktur yang telah ada ke kawasan-kawasan industri dan pariwisata.
"Kita ingin menyambungkan infrastruktur yang telah ada ini ke kawasan-kawasan industri, kepada kawasan-kawasan produksi pertanian, kepada kawasan-kawasan produksi perikanan, kepada kawasan-kawasan wisata yang ada di setiap provinsi di setiap daerah," kata Presiden.
Menurutnya, penyambungan infrastruktur tersebut akan menjadi tugas dari pemerintah daerah (pemda), baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Selain jalan tol, Presiden juga ingin agar bandara yang telah, sedang, atau akan dibangun juga disambukan dengan kawasan-kawasan wisata.
Tak hanya bandara, Presiden juga ingin agar pelabuhan-pelabuhan bisa terkoneksi dengan kawasan-kawasan produksi, perkebunan, pertanian, hingga sentra-sentra industri kecil. Ia tidak ingin pelabuhan yang sudah jadi justru tidak didukung dengan jalan akses menuju pelabuhan tersebut.
Untuk membangun infrastruktur tersebut, Presiden meminta agar swasta diberikan kesempatan untuk turut membangun agar mengurangi beban pemerintah. Jika swasta tidak mau, misal karena alasan internal rate of return yang rendah, barulah BUMN yang mengerjakan.
"Kalau BUMN juga angkat tangan, baru pemerintah lah yang ketiga masuk supaya tidak menekan fiskal kita, tidak menekan APBN kita. Inilah proses-proses yang kita semuanya harus tahu," imbuhnya.
Sumber naskah dan foto: Setneg RI
