Visi Kemaritiman DIY Sejalan dengan Visi Negara
Sleman (19/12/2019) jogjaprov.go.id - Visi Pemerintah Indonesia yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia telah sejalan dengan visi DIY. Hal ini terlihat dari visi arahan pembangunan DIY, yakni ‘Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogya’.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Rapat Kerja Teknis Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2019. Bertempat di Hotel Keisha Yogyakarta pada Kamis (19/12), Sri Paduka mengungkapkan, Pemda DIY telah meletakkan paradigma maritim dan budaya bahari sebagai landasan menuju dunia yang lebih luas.
“Presiden Joko Widodo pun mengungkapkan, ada lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita kemaritiman. Kelimanya ialah melalui pengembangan budaya maritim, menjaga dan mengelola sumber daya laut, memberikan fokus pada infrastruktur kelautan, melakukan diplomasi maritim, dan yang terakhir membangun kekuatan pertahanan maritim,” ungkapnya.
Sri Paduka pun sempat membacakan sedikit kutipan pidato Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno pada peresmian Institut Angkatan Laut tahun 1953. Kutipan itu mengobarkan semangat dalam mengembangkan usaha kemaritiman, baik dalam bidang niaga maupun militer.
“Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukan di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri,” kutip Sri Paduka.
Di akhir sambutannya, Sri Paduka pun berharap semoga Rapat Kerja Teknis di Yogyakarta kali ini, dapat merumuskan kebijakan-kebijakan terkait kelautan dan perikanan Indonesia. Pada akhirnya hal tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo mengatakan, tiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat sudah seharusnya dapat dipastikan untuk diketahui oleh pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten. Ia pun menegaskan, sesulit apapun tantangan yang dihadapi, jika diselesaikan tetap dengan berpegang pada aturan yang ada, pasti ada jalan keluar.
“Yang perlu dipastikan dalam penyelesaian masalah ialah tidak ada niatan melakukan pelanggaran. Ke depan, terkait bidang kelautan dan perikanan, kita juga harus meningkatkan komunikasi. Semoga melalui Rakernis ini kita bisa mengumpulkan apa sebenarnya hambatan dan tantangan yang dihadapi tiap daerah, karena yang paling tahu tentu daerah itu sendiri,” paparnya. (Rt)
HUMAS DIY
