Advokasi Implementasi Sistim Rujukan Wilayah
YOGYAKARTA (06/11/2014) portal.jogjaprov.go.id - Rapat Koordinasi BPJS berupa Advokasi Pemda DIY, Implementasi sistim rujukan wilayah yang berlangsung di Gedung Pracimasono, Kepatihan Yogyakarta. kamis (6/11). Dalam pengarahannya Sekda DIY, Drs. Ichsanuri menyampaikan bahwa dalam regionalisasi pelayanan kesehatan diharapkan jangan sampai menghambat masyarakat untuk berobat.
Sekda DIY menambahkan, di tahun 2015 selain sudah dilaksanakannya PBJS kesehatan juga akan dilaksanakannya pula BPJS di bidang ketenagakerjaan, dan pelaksanaannya harus lebih hati-hati karena tidak hanya perawatan di bidang kesehatan, akan tetapi juga merupakan asuransi di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan DIY, dr. RA. Arida Oetami, MKes mengemukakan mengenai Jenjang Rujukan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor. 59 Tahun 2012, yang pada pelaksanaan dilapangan masih ada beberpa hambatan. Seperti yang terdapat dalam pasal 9, bahwa pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan dimulai dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Lebih lanjut dikemukan bahwa pengiriman rujukan harus dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan : rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama harus dikirimkan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan yang setara atau tingkat kedua. Selain itu rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat kedua harus dikirimkan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan yang setara atau Tingkat ketiga.
Hal ini menurut dr. Arida Oetari harus diutamakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jenjang rujukan. Namun dikecualikan apabila dalam keadaan darurat, bencana dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien.
Sementara itu Kepala BPJS dr. Donni Hendrawan, MPH,mengemukakan antara lain bahwa, peserta BPJS kesehatan mendapat pelayanan yang sama, namun dalam hal ini bersifat gotong royong, walaupun terdapat adanya tantangan yang berupa aspek demand maupun supply.
Kegiatan sehari tersebut diikuti oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Sosial, Bappeda, BKD serta Dikcapil se Daerah Istimewa Yogyakarta baik Kabupaten/Kota se DIY. (teb/skm )
HUMAS DIY
