DIY Siap Ditunjuk Jadi Daerah Pelopor Pembentukan Otoritas Veteriner
DIY Siap Ditunjuk Jadi Daerah Pelopor Pembentukan Otoritas Veteriner
YOGYAKARTA (11/10/2012) pemda-diy.go.id Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX menegaskan, jika pemerintah membutuhkan daerah percontohan yang dilengkapi dengan otoritas veteriner, DIY siap ditunjuk menjadi daerah pelopor pembentukan otoritas veteriner, sebab DIY telah memiliki modal berupa sumber daya manusia terdidik dan juga institusi pendidikan berkualitas.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub, saat membuka Konferensi Ilmiah Veteriner Nasional (KIVNAS) Ke-12 Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, di Hotel Saphir, Yogyakarta, Kamis (11/10).
Di DIY saat ini tambahnya, berbeda dengan urusan kesehatan manusia yang secara mantap telah dilengkapi dengan otoritas kesehatan dan sitem kesehatan nasional yang dikuatkan dengan Undang- Undang, pengendalian penyakit-penyakit zoonotik sudah bisa tertangani dengan baik. Hanya tinggal urusan kesehatan hewan, yang secara nasional belum dilengkapi otoritas veteriner dan sistem kesehatan sebagaimana yang dimiliki disetiap negara. Namun demikian DIY telah menyandang predikat daerah bebas dari penyakit rabies.
Karena dikenal sebagai daerah pariwisata domestik dan internasional, hendaknya predikat itu perlu dijaga secara berkelanjutan sebagai aset nasional, harap Wagub Paku Alam IX.
Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI ) drh. Retno Dewi Wiwiek Bagja, mengemukakan, dengan dipilihnya DIY menjadi tuan rumah penyelenggaraan KIVNAS ke-12, dilatarbelakangi karena Yogyakarta telah mampu dan berhasil mempertahankan sebagai wilayah bebas rabies, yaitu salah satu penyakit zoonosis. Di Bali misalnya, penyakit yang telah menewaskan penduduk ini juga bisa mengganggu ketentraman batin masyarakat, bahkan mengancam dunia pariwisata dan perekonomian setempat.
Lebih dari 60 % kasus penyakit menular pada manusia di dunia ditularkan melalui hewan, paparnya.
Ditengarai, dewasa ini telah terbukti muncul zoonosis baru yang erat kaitanya dengan penangkapan illegal satwa liar dan pembukaan hutan. Indonesia sebagai negara tropis yang kaya akan keaneka ragaman satwa ternyata menjadi kewaspadaan dunia sebagai potensi sumber penyakit hewan baru (zoonosis). Untuk itu saat ini lanjut Wiwiek, pemerintah telah merespon dalam mengatasi zoonosis di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Sedang penanganan zoonosis pada hewan secara teknis ditangani oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Kesehatan.
Namun upaya ini tidaklah cukup jika tidak melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk kalangan dokter hewan diseluruh Indoneia, saran Wiwiek.
Untuk diketahui, KIVNAS ke-12 berlangsung dua hari hingga Jumat (12/10) besok, diikuti sekitar 1000 peserta utusan dari berbagai organisasi, instansi dan institusi nasional maupun internasional. KIVNAS diharapkan bisa menjadi ajang pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan terkini khususnya di bidang veteriner dan bidang terkait lainnya, mengingat secara profesional dan global dokter hewan adalah profesi yang diakui dan wajib menjadi garda terdepan dalam pemberantasan dan pengendalian, serta penjaga status suatu penyakit hewan, urusan kesehatan hewan, memberikan jaminan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan. (dyk/rsd)
HUMAS
