Dunia Penyiaran Butuh Kode Etik Baru
Yogyakarta (09/03/2022) jogjaprov.go.id - Dunia penyiaran di Indonesia telah mengalami banyak perubahan karena mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, kode etik dunia penyiaran Indonesia juga butuh menyesuaikan agar tercipta penyiaran yang lebih baik, lebih sopan dan tetap demokratis.
Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana usai melakukan pertemuan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Gandhok Kiwo, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Rabu (09/03). KPI tengah bekerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penyelenggaraan konferensi peyiaran berskala nasional di Yogyakarta.
“Sebagai daerah setingkat provinsi yang ketempatan konferensi, tentu DIY sangat mendukung. Apalagi era penyiaran saat ini sedang berubah total dari penyiaran analog ke digital, maupun munculnya berbagai platform baru. Karenanya, kontrol terhadap isi siaran dan sebagainya itu menjadi bagian yang penting,” ungkapnya.
Tri menuturkan, tidaklah tepat jika penyiaran masa kini masih menggunakan sistem kontrol seperti yang dahulu. Selain sudah bukan zamannya lagi, untuk beberapa aturan bahkan bisa dikatakan sudah tidak demokratis lagi untuk diterapkan. Untuk itulah, hal-hal yang terkait kontrol etik dan kontrol moral bagi masyarakat maupun perilaku siaran menjadi tema penting yang perlu dibicarakan dalam konferensi ini.
“Adanya kode etik baru menjadi penting, dengan cara-cara baru yang tentu juga mengikuti zaman untuk penyiaran yang lebih baik,” imbuhnya.
Sementara itu, Komisioner KPI, Yuliandre Darwis mengatakan, KPI sebagai lembaga negara tentu tidak bisa sendiri, sehingga melakukan berbagai konsolidasi, termasuk dengan pemerintah daerah maupun perguruan tinggi. Dan era keterbukaan komunikasi dan informasi saat ini, melahirkan banyak kemudahan dan manfaat. Namun di sisi lain juga telah memunculkan banyak permasalahan dan tantangan.
“Di tengah situasi inilah peran strategis industri media dan penyiaran semakin perlu diperkuat. Industri media dan penyiaran secara umum diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam melawan hoax dengan selalu memberikan informasi akurat, sehat, dan terpercaya,” imbuhnya.
Salah satu wujud konsolidasi yang dilakukan KPI ialah dengan menggelar konferensi penyiaran dengan menggandeng perguruan tinggi karena kalangan akademisi dan peneliti juga memainkan peran yang krusial. Perkembangan teknologi informasi dan inovasi media dan penyiaran harus diimbangi dengan kajian dan penelitian yang selalu update, relevan, dan kontekstual.
“Hal ini bertujuan supaya masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif produk-produk media. Dan para akademisi dan peneliti berperan untuk melakukan kajian dan penelitian dalam bidang media dan penyiaran, yang hasilnya dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih terampil, kritis, etis, dan selektif dalam menggunakan media komunikasi,” jelasnya. (Rt)
HUMAS DIY
