Etika dan Moral Jadi Pemandu Dunia Kehumasan
Yogyakarta (29/02/2024) jogjaprov.go.id - Di era Society 5.0, di mana teknologi dan humanisme berkolaborasi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, peran kehumasan menjadi kian kritikal. Kehumasan tidak lagi sekedar alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai jembatan, yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, dalam ruang dialog dua arah yang konstruktif.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono dalam sambutannya pada Pembukaan Workshop Pengelolaan Kehumasan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024, Kamis (29/02) di Hotel The Phoenix Yogyakarta. Menurut Beny, workshop ini dapat mendukung terbentuknya ekosistem kehumasan pemerintah yang terintegrasi, tersinergi dalam konsepsi inklusi sosial.
"Dapat saya simpulkan, bahwasanya dalam dunia kehumasan, bintang pemandu yang paling terang adalah etika, moralitas, dan kebaikan. Inilah visi yang akan kita capai, melalui pembelajaran bersama, seiring tema diskusi yang disajikan melalui workhshop ini," tuturnya.
Beny mengatakan, prinsip moral, adab, dan etika berkomunikasi, sejatinya telah muncul sejak dulu. Hal ini dapat ditemui dalam nilai moral, semisal dalam budaya Jawa, seiring pepatah, "Ajining Diri ana ing Lathi", yang secara sederhana mengingatkan tentang pentingnya menjaga lisan.
"Dalam konteks kehumasan, dapat dimaknai, bahwasanya setiap narasi yang disampaikan, haruslah mencerminkan integritas dan harga diri organisasi yang kita wakili. Prinsip ini, bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi lebih jauh, adalah bagaimana kita mengatakan, dan dampak yang ditimbulkan," paparnya.
Beny menambahkan, hidup di era teknologi informasi seperti saat ini, jejak digital sangat sulit dihapus dari dunia maya, seiring melimpahnya platform publikasi dan komunikasi. Pepatah 'Verba volant, scripta manent' yang berarti 'Kata-kata berlalu, tulisan tetap abadi', mengingatkan tentang pentingnya kecermatan, dan kebijaksanaan dalam praktik-praktik kehumasan.
"Dengan perspektif seperti itulah, mari kita manfaatkan workshop ini, sebagai momentum untuk mengelaborasi setiap potensi, sebagai wahana untuk belajar dan berbagi pengalaman, seiring upaya membangun masyarakat yang lebih melek informasi, inklusif, dan berdaya," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Plh. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri RI, Yudia Ramli mewakili Sekretaris Jenderal Kemendagri RI mengatakan, workshop pengelolaan kehumasan semacam ini sangatlah penting dan strategis. Hal ini dikarenakan pengelola kehumasan di tingkat pusat maupun daerah bisa menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap tugas serta fungsi humas pemerintah.
"Humas dapat dikatakan berperan sekaligus sebagai juru bicara pemerintah. Tugasnya adalah penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang memiliki implikasi positif, serta tidak menimbulkan krisis informasi di tengah masyarakat. Karena itu, humas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah," imbuhnya.
Yudia menuturkan, humas menjadi pihak yang juga berfungsi mendampingi arah kebijakan pemerintah, karena kehumasan dapat menjadi corong kebijakan, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, tantangan dan tuntutan pada humas pemerintah saat ini sangat tinggi. Hal ini tentu harus diiringi dengan kompetensi yang baik.
"Untuk menghadapi itu semua, saya berharap kita semua bisa berpikir global, namun ketika bertindak harus tetap sebagai humas. Saya juga ingin mengingatkan terkait tuntutan zaman yang nyata adanya. Untuk itu, perbaikan kultur humas dalam menjalin komunikasi harus dilakukan terus menerus. Dan di era teknologi komunikasi ini, kehumasan harusnya sudah paham bagaimana berkomunikasi secara digital maupun konvensional," imbuhnya. (Rt/Rd)
HUMAS DIY
