GPI Ingin Gelar Sumpah Peradaban Indonesia
Yogyakarta (31/10/2022) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan rombongan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Peradaban Indonesia (GPI) pada Senin (31/10). Pada audiensi yang bertempat di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta ini, DPP GPI menyampaikan rencana terkait Sumpah Peradaban Indonesia.
Ditemui usai audiensi, Ketua Umum DPP GPI Achmad Zaini mengatakan, Sri Sultan menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Sumpah Peradaban Indonesia. Sumpah tersebut sendiri dinilai pihak DPP GPI penting sebagai langkah menjaga, memelihara, dan merawat peradaban Indonesia, sebagaimana cita-cita luhur para pendiri bangsa yang dirasa masih belum dijalankan sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Demikian pula dengan nilai-nilai Pancasila yang juga belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia pada saat ini.
Achmad Zaini mengungkapkan, dalam audiensi yang berjalan selama kurang lebih satu jam tersebut, pihaknya pun banyak mendapat arahan atau petunjuk dari Sri Sultan. Hal tersebut baik terkait masalah kekerabatan masyarakat Madura dengan Yogyakarta maupun terkait rencana pelaksanaan Sumpah Peradaban Indonesia.
“Beliau (Sri Sultan) sangat welcome dan mendukung bahwa perlu Gerakan Peradaban Indonesia melaksanakan Sumpah Peradaban Indonesia yang terkait masalah Indonesia ke depan. Materi sumpah sudah saya serahkan kepada Sri Sultan, mungkin akan dipelajari oleh beliau nanti,” ujar Achmad Zaini.
Sementara itu, salah satu pengurus GPI BRM Muhammad Munier Tjakraningrat mengutarakan, dari berbagai saran atau masukan yang disampaikan Sri Sultan, salah satunya disebutkan agar pelaksanaan Sumpah Peradaban Indonesia tidak hanya menjadi seremonial belaka. Para pengikrar Sumpah Peradaban Indonesia justru harus menjiwai isi dari sumpah tersebut.
“Sri Sultan banyak sekali memberikan masukan-masukan antara lain jangan hanya bersumpah saja setelah itu selesai, tapi yang diharapkan harus menjiwai isi dari sumpah itu. Jangan sampai hanya untuk seremonial saja. Saya sangat setuju dengan hal itu,” ucap Munier.
Dikatakan Munier, masukan dari Sri Sultan tersebut kemudian menjadi pertimbangan bagi GPI untuk mengkaji lebih dalam dan matang terkait kejelasan langkah konkret yang akan dilakukan ke depannya setalah Sumpah Peradaban Indonesia ini dilaksanakan. “Makanya harus dibuat rencana yang betul-betul matang baru membuat sumpahnya. Jadi mungkin tahun depan dan itu harus dikaji lebih lanjut karena yang tidak kita inginkan bukan hanya seremonial ramai pada saat itu setelah itu hilang begitu saja,” jelas Munier.
Sumpah Peradaban Indonesia ini dimaksudkan untuk melestarikan kembali nilai-nilai leluhur yang masih relevan hingga saat ini. “Karena selama ini peradaban kita itu sudah terlalu jauh ke barat dari nilai leluhur yang masih bisa masuk untuk masa kini ya harus dilestarikan harapannya agar kita itu tidak seperti orang barat,” ungkap Munier.
Di samping itu, salah satu pengurus GPI lainnya, K.H.R. Muhaimin Makki mengatakan, GPI berangkat dari keprihatinan keadaan zaman sekarang yang diterpa oleh budaya barat. Eksistensi GPI kemudian diharapkan menjadi pemerkasa pembangunan peradaban Indonesia yang benar-benar bertumpu pada fondasi nilai-nilai yang sudah ada yang telah ditata dan dibangun oleh para leluhur, termasuk nilai-nilai Pancasila.
“Sekarang langkah-langkah kita ini silaturahim membangun sebuah koneksi bagaimana sepemahaman. Tadi arahan dari Sri Sultan bahwa kita ini kan tidak hanya Jawa, tidak hanya Madura, ada Bugis macam-macam, ada Papua, ada Aceh dan sebagainya, bagaimana ada sepemahaman dengan identitas masing-masing dengan budaya adat istiadat masing-masing itu mampu bersinergi di dalam membangun peradaban Indonesia,” terang Makki. (Han/Sd/Tfk)
Humas Pemda DIY
