Harmonisasi Pemda DIY - OJK Perluas Ekspansi Sistem Keuangan DIY
Yogyakarta (10/06/2024) jogjaprov.go.id - Harmonisasi hubungan kemitraan antara Pemda DIY dengan OJK telah terjalin dengan baik. Harmonisasi ini berdampak positif pada optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memperbesar skala produksi lokal, dengan memanfaatkan ruang ekspansi sistem keuangan, terutama bagi kalangan UMKM.
Hal demikian disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Senin (10/06) di Kantor OJK, Yogyakarta, pada acara serah terima jabatan dari Kepala OJK DIY Parjiman, kepada Eko Yunianto. Harmonisasi yang terjalin bersama Parjiman inilah yang menurut Sri Sultan harus dipertahankan oleh OJK, di bawah kepemimpinan Eko Yunianto.
Sri Sultan menyebut, harmonisasi ini penting agar TPKAD dapat mendorong peningkatan kemampuan UMKM, dan penguatan sektor ekonomi unggulan sebagai driving force perekonomian DIY. Selain itu, mampu mendorong pembiayaan jangka panjang korporasi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur transportasi, industri, dan pariwisata beserta prasarana dan utilitas pendukungnya.
TPAKD diharapkan dapat memetakan peluang bisnis dan jenis-jenis profesi baru, sebagai multiplier effects pembangunan di DIY. Hal ini akan terwujud dengan dukungan skim penyertaan modal atau mezzanine financing bagi bank yang sudah memiliki risk management mumpuni, simultan dengan restrukturisasi, dan revitalisasi peran venture capital yang kini belum optimal.
“Peran OJK DIY harus lebih cermat dan selektif, tetapi inovatif dalam menjalankan operasi pengawasan makroprudensial, terhadap kegiatan sektor jasa keuangan. Dengan adanya peningkatan investasi, kita dapat membangun masyarakat yang produktif, sehingga berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pengurangan kesenjangan pendapatan,” jelas Sri Sultan.
Program percepatan ini perlu menjadi perhatian OJK DIY dalam mendorong sektor keuangan, untuk berani taking-risks yang diperhitungkan. Dengan pendekatan itu, diharapkan dana-dana idle bisa dioptimalkan untuk investasi. OJK DIY hendaknya mendorong terlaksananya program ini, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, partisipatif dan inklusif. Harapan ini sejalan dengan program Pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah, guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Penyediaan pembiayaan bagi industri manufaktur diprioritaskan, karena dampak bergandanya luas, baik di sektor backward maupun forward linkages. Mengingat, keterkaitan antar sektor dan derivatifnya sangat besar dan luas.
“Peningkatan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan pembiayaan sektor ekonomi prioritas, akan mendorong sustainable growth, dan tercapainya struktur ekonomi DIY yang lebih solid,” ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan menyambut baik dan mengapresiasi pergantian Ketua OJK DIY ini. Kepada Parjiman, Sri Sultan mengatakan, agar pengalaman selama mengabdi di DIY, dapat dijadikan bekal berharga dalam mengemban jabatan lain sebagai Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kepada Eko Yunianto, yang akan melanjutkan tugas sebagai Kepala OJK DIY, Sri Sultan berharap dapat meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan Pemda DIY.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Inarno Djajadi pada kesempatan tersebut mengatakan, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor OJK sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas pejabat publik pemimpinnya. OJK harus mampu menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan di daerah. Dengan demikian Sinergi yang baik antar pihak akan mendukung lingkungan kerja yang kondusif inovatif dan produktif.
“Saat ini percepatan ekonomi DIY bahkan lebih besar dari Jawa Tengah. Percepatan ekonomi DIY ini terutama didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan terjaganya daya beli masyarakat. Namun demikian tentunya ini juga jangan sampai membuat kita terlena. Masih besar peluang dan momentum yang bisa kita manfaatkan untuk mendorong perekonomian agar lebih optimal,” kata Inarno.
Inarno menambahkan, para pemimpin satuan kerja juga harus menyadari bahwa berbagai strategi dan kebijakan tersebut, tidak akan berjalan sukses tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu ia berpesan pada seluruh pemimpin satuan kerja atau pimpinan kepala Kantor di OJK, agar selalu bersinergi dengan seluruh stakeholder demi terwujudnya sektor jasa keuangan, yang berdaya saing dan berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
“Kantor OJK di daerah juga harus dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepala kantor OJK agar bekerja dengan penuh integritas, dedikasi dan profesional untuk menumbuhkan komitmen yang kuat untuk menjalankan prinsip-prinsip governance demi terwujudnya tata kelola yang baik di OJK,” tutup Inarno. (uk/ts/jon)
Humas Pemda DIY
