.jpg)
Kualitas Pendidikan Bagian dari Martabat Bangsa
Yogyakarta (09/04/2018) jogjaprov.go.id - Pendidikan dan pengajaran merupakan landasan penting bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Bahkan kesejahteraan, martabat dan kewibawaan suatu bangsa tidak akan terwujud tanpa pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Senin (09/04). Dalam Pembukaan Musyawarah Wilayah ke-4 Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) DIY di Hotel Grand Inna Malioboro, Wakil Gubernur DIY menuturkan, semua pihak harus menyadari masalah pendidikan adalah masalah komitmen.
“Pendidikan itu masalah tekad bangsa. Upaya suatu bangsa akan survive di masa mendatang, sangat tergantung pada bagaimana bangsa tersebut menangani dunia pendidikannya,” ujar Sri Paduka.
Dikatakan Sri Paduka, keberhasilan dunia pendidikan membutuhkan kebijakan serius dari pemerintah untuk mewujudkan peningkatkan kualitasnya. Selain itu, pendidikan juga merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran maupun cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.
“Untuk itu, peran aktif lembaga perguruan tinggi juga sangat dibutuhkan. Dan kami senang Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) telah mengambil bagian dalam upaya turut mencerdaskan kehidupan bangsa,” imbuh Wakil Gubernur DIY.
Menurut Wakil Gubernur DIY, kualitas pendidikan nasional dapat dikatakan sangat terkait erat dengan keberadaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Hal ini disebabkan karena jumlah Perguruan Tinggi yang berada di bawah naungan swasta jauh lebih banyak dibanding lembaga pendidikan di bawah negeri.
“Karena itu, baik PTN maupun PTS diharapkan dapat saling bersinergi untuk membangun pola pendidikan Indonesia yang sesuai dengan amanat konstitusi kita. PTS pun diharapkan tidak mengutamakan unsur komersial semata dalam pengelolaannya. Unsur komersial harus diimbangi dengan manajemen lembaga yang profesional dan baik untuk kemajuan pendidikan itu sendiri,” paparnya.
Sri Paduka menambahkan, penyelenggara PTS di DIY juga diharapkan tetap dapat menjaga mutu dan kualitas pendidikannya. Dengan kehadiran ABPPTSI diharapkan mampu menentukan standar minimal yang harus dipenuhi PTS. “Dengan demikian, kualitas PTS bisa tetap dipertahankan dan ditingkatkan, bahkan bisa bersaing dengan PTN maupun Perguruan Tinggi di luar negeri,” tuturnya.
Ketua ABPPTSI DIY Dr. Ir. Luthfi Hasan, M.S., mengatakan, tema Muswil ke-4 ini ialah Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Penyelenggaraan PTS. Tema tersebut diangkat karena cukup banyak persoalan yang perlu dibahas bersama demi keberlanjutan PTS di DIY.
“Sebetulnya, dari kebijakan pemerintah, kita sudah banyak dibantu. Diantaranya, pembukaan nomenklatur program studi yang dulunya kaku, sekarang sudah lebih bebas membuka program studi yang tidak ada dalam daftar nomenklatur Kemenristekdikti,” ujarnya.
Terkait tantangan PTS ke depan, Ketua ABPPTSI DIY mengatakan, tantangan akan semakin luar biasa. Karena itu, tiap PTS wajib melakukan penguatan eksistensi dan potensi yayasan. Hal tersebut menjadi sangat penting, utamanya terkait tiga hal, yakni pendanaan, sumber daya manusia, dan persoalan hukum serta nilai budaya.
Pembukaan Muswil ke-4 ABPPTSI DIY ini juga dihadiri Ketua ABPPTSI Pusat Prof Dr. Thomas Suyatno dan Koordinator Kopertis Wilayah V Yogyakarta Dr. Bambang Supriyadi, CES, DEA. (Rt)
HUMAS DIY
