Kunjungan Anggota Komisi II DPR RI di Ndalem Ageng Kepatihan Yogyakarta
Yogyakarta (01/03/2018) jogjaprov.go.id - Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menerima kunjungan kerja dari anggota Komisi II DPR RI di Ops room Ndalem Ageng Kepatihan Yogyakarta, Kamis (01/03). Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan-masukan terkait dengan pelayanan publik seperti bidang pertanahan, pelaksanaan E-KTP, dan pemilu 2019 khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kunjungan Kerja tersebut selain dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI, juga dihadiri oleh Ketua DPRD DIY, Sekretaris Daerah DIY, serta Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Menpan RI.
Gubernur DIY dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY menyampaikan bahwa, berkaitan dengan materi pembahasan dalam kunjungan ini, Pemda DIY dalam melaksanakan pembangunannya telah memegang teguh dasar filosofi DIY yaitu Hamemayu Hayuning Bawono sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang harus dilestarikan dan dikembangkan.
Dengan dasar filosofi tersebut maka kondisi yang ingin dicapai yaitu terlaksananya pelayanan pemerintah yang aman, efisien, dan transparan didalam suasana kehidupan yang aman tenteram dalam rangka otonomi daerah. Sementara itu untuk Pemda DIY juga sudah diatur di dalam Peraturan Daerah No. 5/2014 tentang Pelayanan Publik, sedangkan Peraturan Daerah DIY pasal 30 ayat 13 UU No. 12/2013 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten”.
Di lain pihak, Kepala BPN DIY menyampaikan, bahwa terkait agraria dan tata ruang masih terdapat permasalahan, yaitu tanah waris di Jogja banyak dan belum bersertifikat. Beliau juga menyampaikan bahwa di kampung Sayidan yang menjadi pendukung penataan Malioboro, sebaiknya dilakukan konsolidasi tanah dengan cara membangun rumah susun agar masing-masing kepala keluarga bisa menempati lokasi yang ada dan proses tersebut bisa terlaksana dengan pendekatan kepada perumnas.
Dalam acara kunjungan kerja tersebut juga dibahas mengenai proses perekaman E-KTP di Kabupaten Sleman yang harus segera diselesaikan terkait pelaksanaan Pemilu 2019, dan juga dibahas mengenai Dana Desa di DIY.(ny)
HUMAS DIY.
