LKPJ Jadi Komitmen Pemda DIY Wujudkan Good Governance
Yogyakarta (28/03/2024) jogjaprov.go.id - Penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu wujud akuntabilitas pemerintah daerah, dalam mengemban amanat pembangunan. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemda DIY guna mendukung pelaksanaan good governance.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan hal demikian pada saat Pidato Penghantaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD DIY, Kamis (28/03) di Ruang Sidang DPRD DIY, Yogyakarta. “Pelaporan LKPJ ini bertujuan untuk melaporkan proses dan hasil pembangunan secara objektif, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan pada periode selanjutnya,” ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan mengatakan, saat ini DIY masih menunjukkan kinerja yang baik pada beberapa indikator makro ekonomi. Termasuk pemulihan ekonomi paska pandemi juga mulai menunjukkan perbaikan. Hal ini ditunjukan dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 yang mencapai 99,75% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi ini meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu.
Kemudian dari sisi belanja, Sri Sultan menyampaikan, kebijakan belanja daerah akan memprioritaskan program/kegiatan yang bersifat mengikat dan wajib. Selain itu, juga peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, serta program/kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik. Persentase realisasi belanja pada tahun 2023 mencapai 94,87% pun meningkat bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun kemarin.
“Peningkatan persentase realisasi belanja ini diharapkan memberikan peningkatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan,” tutur Sri Sultan.
Sri Sultan menyampaikan, sebagai bahan perbaikan pada kinerja urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, masih ditemukannya anak putus sekolah di DIY dan prevalensi penyakit tidak menular di DIY melebihi rata-rata nasional. Selain itu, juga masih tingginya angka stunting serta adanya peningkatan beban jalan.
Terkait dengan program strategis, Sri Sultan pun melaporkan, yang menjadi prioritas pembangunan perlu perhatian khusus, mengingat pelaksanaannya akan memiliki dampak signifikan dalam mengatasi persoalan di masyarakat maupun secara kewilayahan. Pada LKPJ Gubernur DIY tahun 2023 ini terdapat 3 laporan baru yang tersaji, Reformasi Kalurahan, Pembinaan Kawasan Perbatasan serta Pengarusutamaan Gender.
Atas kinerja yang telah dicapai, Sri Sultan sangat mengapresiasi kepada semua pihak pemangku kepentingan, atas kerja sama dan partisipasinya dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di DIY selama tahun 2023. Sri Sultan yakin, melalui semangat gumregah, gotong royong, dan kolaborasi lintas sektor-lintas aktor, semua persoalan dalam pembangunan dapat diselesaikan.
“Saya berharap, seluruh masukan dari semua pihak, dapat menjadi simpul kolaboratif dalam membangun DIY, menuju tatanan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Semoga sinergi di antara kita semua dapat terus berlanjut dan semakin meningkat untuk melakukan yang terbaik demi kelangsungan masa depan dan kesejahteraan bersama,” jelas Sri Sultan. (ham/sd/wpt)
Humas Pemda DIY
