Pancasila Jadi Ujung Tombak Budaya Antikorupsi
Yogyakarta (26/03/2022) jogjaprov.go.id - Pendidikan antikorupsi harus dimulai dari pendidikan Pancasila atau Sinau Pancasila. Ini karena perintah Pancasila adalah tidak korupsi dan tidak menyalahgunakan wewenang.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto yang menyampaikan keynote speech dalam kegiatan Workshop Penegakan Antikorupsi pada Sabtu (26/03). Menurutnya, Pancasila bisa jadi ujung tombak membudayakan antikorupsi.
"Hal ini mengingat untuk mengembangkan budaya Antikorupsi diperlukan penanaman ideologi Pancasila, keteladanan, dan regulasi yang didukung aspek kebudayaan, sehingga seluruh stakeholder bisa bekerja dengan baik," imbuhnya.
Mengangkat tema Penegakan Antikorupsi dari Sisi Pemerintah, Masyarakat, dan Pendidikan, workshop ini diselenggarakan di Ruang Nakula Sadewa Hotel Inna Garuda Yogyakarta. Acara ini terselenggara berkat kerja sama PAK-SIJI DIY, Pemerintah Daerah DIY dan KPK-RI.
.jpeg)
Hadir pula sebagai pembicara adalah perwakilan Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK-RI, Rommy Iman Sulaiman. Menurut Rommy, integritas merupakan konsep yang harus diingatkan terus-menerus, karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tergantung pada pemberantasan korupsi.
"Korupsi adalah kejahatan luar biasa, sehingga KPK-RI melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan pencegahan, penindakan, dan pendidikan antikorupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun nilai antikorupsi, perbaikan sistem, dan menumbuhkan efek jera melalui law enforcement," paparnya.
Ditambahkan Rommy, untuk memberantas korupsi, peran masyarakat sangatlah besar. Keberadaan Penyuluh Antikorupsi yang berasal dari berbagai komponen masyarakat diharapkan menjadi agen perubahan, pelopor antikorupsi di lingkungannya, memegang tegus integritas sampai kapanpun dan tidak terlibat korupsi, serta paham dan berani melawan dan melaporkan tindakan korupsi.
Dalam kesempatan workshop ini hadir juga sebagai narasumber tiga Penyuluh Antikorupsi PAK-SIJI, yaitu Shinta yang menyampaikan materi tentang penegakan antikorupsi dari sisi masyarakat, Moch. Fatchul Arifin menyampaikan materi terkait penegakan antikorupsi dari sisi pemerintah, dan Trisna Sukmayadi yang menelaah penegakan antikorupsi dari sisi pendidikan.
Dari sisi masyarakat, menurut Shinta, energi memiliki sifat sangat mudah menular, sehingga perlu dikembangkan energi-energi positif, seperti halnya energi antikorupsi. Hal ini harus dimulai dari diri sendiri. Sementara Fatchul Arifin menyampaikan, pendekatan dalam membangun integritas dapat dilakukan melalui pendekatan kultural, edukatif, struktural, dan nomatif. Untuk itu diperlukan penanaman nilai, pembiasaan, simbolisasi, dan keteladanan. Dari sisi pendidikan, Trisna Sukmayadi menyampaikan, perlunya kurikulum dan materi antikorupsi ke sekolah-sekolah di berbagai tingkatan dengan metode-metode yang tepat.
Workshop yang dihadiri secara langsung oleh 68 Penyuluh Antikorupsi dan 91 penyuluh lainnya dari berbagai SMA/SMK se-DIY melalui platform daring. Peserta dengan antusias mengikuti seluruh rangkaian acara workshop. (Rt)
HUMAS DIY
