Pemda DIY Peroleh Penghargaan dari Kemenkeu RI
Jakarta (22/09/2022) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menjadi salah satu pemerintah tingkat provinsi yang memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan yang diberikan saat Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 ini karena Pemda DIY berhasil mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari 10 tahun berturut-turut.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (22/09) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI. Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mewakili Pemda DIY menerima penghargaan ini. Rakernas tahun ini mengangkat tema ‘Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Cepat’.
Usai menghadiri acara ini, Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji kepada Humas Jogja mengatakan, penghargaan ini dapat dijadikan motivasi bagi ASN di lingkungan Pemda DIY untuk mempertahankan dan semakin meningkatkan transparasi dan akuntabilitas keuangan. Penghargaan ini juga bisa menjadi gambaran kondisi pengelolaan APBD DIY.
"Penghargaan ini bisa menjadi gambaran administrasi dan transparansi keuangan kita telah mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat, karenanya perlu dipertahankan. Saya mewakili Pemda DIY juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh OPD maupun unit kerja di lingkungan Pemda DIY yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas," ungkapnya.
Aji pun menuturkan, pada acara penghargaan kali ini, terdapat beberapa pesan dari Menteri Keuangan RI agar semua kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah mampu menata prioritas keuangan. Karena dengan predikat WTP ditambah penataan prioritas anggaran, maka peruntukan anggaran bisa lebih tepat manfaat, sehingga akan lebih baik untuk kondisi APBN maupun APBD.
"Menurut Ibu Menteri, yang tak kalah penting adalah penataan prioritas anggaran. Prioritas anggaran dinilai mampu memelihara kondisi APBN dan APBD, sehingga peruntukan anggaran pun bisa betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
Dalam pidato kuncinya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah diraih oleh seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Menurutnya, pencapaian prestasi kali ini merupakan hal yang luar biasa karena prestasi diraih di saat kondisi yang tidak biasa.
“Dalam dua tahun terakhir kita memiliki apa yang disebut program khusus menghadapi penanganan CoViD dan pemilihan ekonomi. Harus kita akui, menghadapi tantangan yang sangat tidak biasa ini namun tetap bisa akuntabel itu tidaklah mudah. Jadi prestasi ini tidak tergolong luar biasa,” ungkapnya.
Ditegaskan Sri Mulyani, dalam kondisi apapun, keuangan negara baik APBN maupun APBD selalu menjadi andalan utama untuk menangani segala persoalan. Apalagi saat ini tantangan yang dihadapi sudah berubah menjadi kondisi inflasi dunia yang terjadi besar-besaran, naiknya harga pangan, harga minyak, serta kenaikan suku bunga.
“Intinya adalah kita tidak boleh terlena dan berpuas diri, meskipun sudah luar biasa prestasi Bapak/Ibu sekalian. Baik dari sisi keuangan daerah maupun keuangan pusat, harus tetap berfungsi sebagai pengaman negara karena APBN maupun APBD berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi,” jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, transparansi pada keuangan negara maupun daerah tentu akan menaikkan kepercayaan publik. Apalagi sebagai sebuah bangsa, Indonesia tentu akan terus membangun dan terus maju, meskipun tantangan yang dihadapi berubah terus dan tidak mudah.
“Kita adalah bangsa yang apapun yang terjadi, tantangan apapun yang ada, kita harus terus maju, tentu dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada. Hal inilah yang saya minta untuk dipahami bersama oleh seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI, Hadiyanto mengatakan, tujuan rakernas kali ini ialah untuk memberikan apresiasi atas raihan opini WTP kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Selain itu, rakernas ini juga bertujuan untuk mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah, serta meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.
“Kami berharap kegiatan ini mampu menjadi energi bagi seluruh pengelola keuangan dan pengelola kinerja, baik di pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan secara simultan,” imbuhnya. (Rt/Han)
HUMAS DIY
Sumber Foto: Kementerian Keuangan RI
