21 Feb 2023
  Humas DIY Berita,

Pemda DIY Siap Kolaborasi Dukung Program Keluarga Berkualitas

Yogyakarta (21/02/2023) jogjaprov.go.id – Wakil Gubernur DIY mendukung pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas yang akan dilaksanakan oleh BKKBN di DIY. Untuk itu, Sri Paduka mengajak BKKBN berkolaborasi dengan program Desa Mandiri Budaya milik Pemda DIY.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengutarakan hal tersebut saat beraudiensi dengan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng. beserta rombongan pada Selasa (21/02). Bertempat di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kepala Dinas DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi turut hadir mendampingi Sri Paduka dalam audiensi kali ini.

“Di kami ada yang namanya Desa Mandiri Budaya. Desa Mandiri Budaya, berarti budaya dalam konteks totalitas. Jadi dalam pembinaan keluarga, budayanya apa. Kami punya 25 Desa Mandiri Budaya. Kami matur nuwun seandainya BKKBN itu juga bisa saling mengisi, bersinergi dengan program-program dari BKKBN yang terkait dengan kekeluargaan dan urusan perempuan dan lain sebagainya,” ujar Sri Paduka.

Dikatakan Sri Paduka, apabila kolaborasi program Kampung Keluarga Berkualitas dengan program Desa Mandiri Budaya milik Pemda DIY ini dapat terwujud tentu akan lebih efektif dibandingkan dengan menyelenggarakan program baru yang dimulai dari nol. “Lebih mudah, lebih nyaman, kemudian lebih efektif dari pada menjalankan program baru dari nol,” ucap Sri Paduka.

Senada dengan Sri Paduka, Kepala Dinas DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi pun menyampaikan, program Kampung Keluarga Berkualitas ini memang dapat dikolaborasikan dengan Desa Mandiri Budaya milik Pemda DIY khususnya program Desa Prima. Indikator program Kampung Keluarga Berkualitas sama dengan indikator program Desa Prima yang selama ini telah dijalankan oleh Pemda DIY. Program Desa Prima sendiri menjadi bagian dari pelaksanaan program Desa Mandiri Budaya.  

“Program Kampung Keluarga Berkualitas itu sudah masuk di dalam program kami juga untuk menuju ke Desa Mandiri Budaya, yaitu Desa Prima. Karena untuk menjadi Desa Mandiri Budaya itu harus ada Desa Prima. Desa Prima di dalamnya sudah termasuk yang keluarga berkualitas. Jadi ramah perempuan, peduli anak kemudian keluarga berkualitas, itu untuk konsep Desa Prima. Sehingga sebetulnya Desa Prima kami yang sejumlah 146 itu kemudian sudah bisa untuk dikolaborasikan atau di-link-kan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas,” terang Erlina.

Terkait kolaborasi dengan Desa Prima tersebut, lebih lanjut Erlina menambahkan, berbagai perihal yang diinginkan atau menjadi indikator-indikator BKKBN pada program Kampung Keluarga Berkualitas ini dapat dimasukkan dalam konsep Desa Prima. Adapun berdasarkan Pergub DIY Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, Dinas DP3AP2 DIY ialah OPD pengampu dari Desa Prima ini.

Sebagai informasi, Desa Prima adalah desa/kalurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada. Pun melibatkan segenap peran lintas sektor terkait untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

Sementara itu, ditemui usai beraudiensi dengan Sri Paduka, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, mengungkapkan pihaknya siap mengkolaborasikan program pihaknya dengan program Desa Mandiri Budaya milik Pemda DIY ini. “Programnya (Kampung Keluarga Berkualitas) tetap nggak berubah karena itu amanah presiden. Tapi bagaimana kita menginovasi di lapangan. Contohnya tadi ada Desa Mandiri Budaya. Tinggal dikolaborasikan saja. Toh amanah Inpres Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas, itu kolaborasi, sinergi ke semua pihak, jadi kita bersama-sama,” jelas Bonivasius.

Bonivasius mengatakan, program Kampung Keluarga Berkualitas memiliki total 77 indikator. Pihaknya menentukan 5 proksi untuk lebih cepat dalam mengukur keluarga berkualitas terkait program tersebut. Lima proksi tersebut antara lain tidak adanya anak stunting, tidak adanya keluarga miskin ekstrem, rendahnya angka perceraian, kepemilikan dokumen kelahiran, dan tingginya kepesertaan KB.

“Nanti dilihat juga dari teman-teman DIY yang ada di Desa Mandiri Budaya, apa saja indikator yang bisa klop. Apa ke-5 proksi indikator tadi, atau pun malah justru ada di 77 indikator. Malah enak kalau itu, tinggal copy paste saja. Tapi ukuran masyarakat ya 5 itu, yang jelas depan mata itu, tidak ada orang miskin, tidak ada anak stunting, kan jelas. Jadi itu bisa langsung kepada masyarakat luas yang betul-betul mengukur bagaimana keberhasilannya bukan hanya teori,” ungkap Bonivasius. (Han/Sd)

Humas Pemda DIY

Bagaimana kualitas berita ini: