Pemerintah Bersinergi Tingkatkan Keterampilan dan Diversifikasi Ekonomi
Sleman (29/01/2024) jogjaprov.go.id - Kebijakan perluasan kesempatan kerja harus mempertimbangkan dimensi kualitas dan keberlanjutannya melalui peningkatan keterampilan dan diversifikasi ekonomi. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memastikan ketahanannya.
Wagub DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan hal demikian pada Pembukaan Rakornas Program Ketenagakerjaan 2024, Senin (29/01) di The Alana and Convention Center, Sleman, DIY. Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah.
Sri Paduka menyebut, review tenaga kerja nasional 2020-2024 yang telah cermat disusun oleh Kemnaker RI dan layak menjadi pijakan dalam merancang dan membangun masa depan dunia ketenagakerjaan Indonesia yang lebih cerah. Dalam proyeksi lapangan usaha dominan, perlu dipahami pentingnya keseimbangan keterampilan tenaga kerja dengan fokus pada sektor-sektor yang masih kekurangan supply tenaga kerja.
"Negara dapat mengembangkan kebijakan yang tepat guna, investasi, teknologi dan juga infrastruktur yang tentunya akan meningkatkan produktivitas," ungkap Sri Paduka.
Dalam meningkatkan kualitas, diperlukan pula komposisi sarapan pekerja, meningkatkan fleksibilitas, pasar tenaga kerja dan mengembangkan keterampilan digital. Hal ini bisa dilakukan melalui opsi pendidikan vokasi dan memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi masa depan.
"Dengan perspektif itulah saya berharap, secara bersama-sama, kita bisa mempercepat transformasi pembangunan ketenagakerjaan yang eksklusif dan berkelanjutan," ujar Sri Paduka.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan, saat ini, Indonesia menghadai tantangan ketenagakerjaan yaitu bonus demografi, tingkat pengangguran, adanya pergantian trend pekerjaan, green digital season dan banyak hal lainnya. Melihat tantangan ketenagakerjaan tersebut, Menteri Ida mengatakan, bersama Pemerintah tahun 2024 berkomitmen untuk mempercepat transformasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Saya tidak ingin kita hanya mengejar sampai target tapi kita harus benar-benar bisa mengejar persoalan ketenagakerjaan yang memang tidak mudah tapi harus bisa ditaklukkan tantangan-tantangan tersebut. Kalau hanya kejar target itu mudah, tapi lebih dari itu yang kita mau," tutur Menteri Ida.
Menteri Ida menambahkan, terdapat elemen kunci transformasi pelaksanaan program ketenagakerjaan yaitu, kolaborasi atau kerjasama. Integrasi, yaitu ketika terdapat kolaborasi di dalam pelaksanaan program, maka artinya adalah ada pergerakan ke arah integrasi sebagai satu kesatuan organisasi kerja yang utuh. Elemen lainnya adalah sinergi.
"Tingkat kesejahteraan yang relatif baik ini didukung pula oleh program-program pada Ditjen hubungan industrial, seperti jaminan sosial, penerapan upah minimum dan upah berbasis produktivitas," ujar Menteri Ida.
Keseluruhan kolaborasi, integrasi dan sinergi menjadi dasar terwujudnya ekosistem layanan ketenagakerjaan. Termasuk di dalamnya, ekosistem layanan yang bersifat digital, sehingga program-program ketenagakerjaan menjadi lebih berdampak.
"Mari kita upayakan untuk menciptakan sistem pembangunan ketenagakerjaan Indonesia yang adaptif, lincah dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan," tutup Menteri Ida.
Dalam laporannya, Sekjen Kemnaker RI Anwar Sanusi mengatakan, Rakor Program Ketenagakerjaan tahun 2024 ini diselenggarakan untuk membangun sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah. Hal ini sebagai salah satu langkah strategis reformasi tata kelola pemerintah dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional, serta menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan harus dilakukan secara kolektif dengan berbagai macam pemangku kepentingan termasuk pemerintah.
Mengangkat tema Mempercepat Transformasi Pembangunan Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Berkelanjutan, dimaksudkan untuk pengingat bahwa semua pembangunan ketenagakerjaan adalah sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Tujuan yang ingin dicapai adalah tersampaikan kebijakan strategis program dan anggaran pembangunan ketenagakerjaan tahun 2024.
"Rakor ini diikuti 881 peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Tujuan kami adalah meningkatkan sinergitas dan komitmen pelaksanaan program antara pemerintah pusat dan daerah," ucap Anwar menutup laporannya. (UK/Rd/Ip)
Humas Pemda DIY
