Penandatanganan Lelang Dini Diharap Percepat Ekonomi
Yogyakarta 15/01/2021 (jogjaprov.go.id) - Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR TA 2021 diharapkan mampu mempercepat laju ekonomi.
Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Bambang Widhyo Sadmo yang ikut mendampingi Wakil Gubernur DIY pada virtual meeting Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR TA 2021 di Gedung Pracimasana menegaskan dengan adanya lelang dini ini diharapkan dapat mempercepat gerak roda ekonomi terutama di masa pandemi Covid-19.
"Untuk DIY, kegiatan pembangunan sudah masuk lelang juga, kita upayakan secepatnya dan on schedule," jelasnya, Jumat (15/1).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam laporan saat virtual meeting mengatakan sebanyak 3.175 paket senilai Rp38,6 triliun telah ditandatangani. Sejak Oktober 2020, pihaknya melaksanakan pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2021.
Lelang dini untuk meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal.
Sampai dengan 15 Januari 2021, terdapat 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun yang akan selesai ditenderkan, dengan rincian sebanyak 209 paket senilai Rp. 2,1 triliun telah selesai tender dan telah terkontrak pada Desember 2020
Ia menambahkan belanja pembangunan infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional disamping investasi dan kegiatan ekspor yang masih rendah akibat Pandemi COVID-19.
“Saya harapkan pada TA 2021 semua proses lelang harus bisa diselesaikan pada Maret atau April 2021, dengan lebih cepat dan tertib. Jangan lambat, tetapi jangan juga cepat namun ceroboh,” tegasnya.
Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp 53,96 triliun, permukiman sebesar Rp 26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp 8,09 triliun.
Sementara pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp 757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp 273,68 miliar, dukungan manajemen Rp 748,20 miliar, pengawasan Rp 101,74 miliar, dan untuk perencanaan infrastruktur sebesar Rp 206,18 miliar. (in)
