Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun Mendatang Harus Dijalankan Penuh
Yogyakarta (13/03/2018) jogjaprov.go.id – Daerah yang inovatif akan mengeluarkan kebijakan yang pro-investasi. Percepatan realisasi investasi justru akan ditentukan kebijakan daerah, khususnya daerah tujuan investasi. Demikian Wakil Gubernur DIY, Paku Alam X saat menyampaikan amanat Gubernur DIY pada Pembukaan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) pagi tadi, Rabu (13/03) di The Alana Yogyakarta Hotel.
Ditegaskannya pula bahwa, daerah juga dapat melakukan inovasi-inovasi kebijakan yang pro-investasi untuk mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat. Selain itu, daerah juga dapat melanjutkan dan mengeluarkan paket kebijakan perizinan daerah yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor sehingga ada keselarasan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat.
“Konektivitas Ekonomi” merupakan tema yang diangkat dalam acara yang dihadiri oleh lebih kurang 850 orang dari kementerian/lembaga terkait, Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Administrator KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan BKPM.
Sementara itu Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Thomas Trikasih Lembong juga menegaskan kembali seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden RI, bahwa dalam realita global yang menjadi tolok ukur adalah daya saing dan yang menjadi barometernya adalah ekspor. Apabila mau menggenjot ekspor maka yang harus diprioritaskan adalah investasinya, dan membenahi sistem investasi yang ada dengan menyederhanakan permasalahan.
“Perubahan sikap diperlukan” katanya, yaitu melayani investor dengan lebih baik, disamping lebih proaktif lagi dalam aplikasi dan eksekusi.
Akan ada Online Single Submission untuk menjawab kebutuhan yang sudah mendesak, yaitu untuk menyatukan kembali yang sudah terfregmentasi (tersebar) dalam memperbaiki pelayanan terhadap investor.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mewakili Presiden RI antara lain mengemukakan bahwa, cepat tidaknya pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh ekspor.
Dikemukakannya lebih lanjut bahwa ekspor dan investasi bisa disatukan, artinya investasi yang berorientasikan pada ekspor. Selain itu ada dua lagi penopang yang harus diwujudkan, yaitu: insentif perpajakan, seperti yang telah diberlakukan oleh negara-negara lain. Tidak kalah penting adalah adanya penyederhanaan perijinan.
Dengan mengutip permintaan Presiden RI, Menko menegaskan kembali, ada satu lagi yang harus dipersiapkan yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal tersebut diharapkan sudah harus berjalan di tahun 2018 ini dan di tahun mendatang harus bisa dilaksanakan secara penuh. (teb)
