Pengoptimalan Bonus Demografi, Momen Investasi SDM
Yogyakarta (28/03/2024) jogjaprov.go.id – Pengoptimalan bonus demografi yang dihadapi DIY, harus dijadikan momentum investasi SDM yang masif dan berkelanjutan. Momen investasi ini dapat dilakukan dengan merancang dan melaksanakan rencana aksi komprehensif, guna meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, juga menempatkan Indonesia pada lintasan yang benar menuju 'Indonesia Emas 2045'.
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengungkapkan hal demikian saat membacakan sambutan Gubernur DIY, sebelum membuka Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) DIY Tahun 2024 pada Kamis (28/03). Bertempat di Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Sri Paduka mengajak para pemangku kebijakan, mitra kerja, dan seluruh elemen masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam rapat kerja ini.
“Mari menyelaraskan pemahaman, meningkatkan komitmen, dan memperkuat kerja sama. Mari membahas cara-cara inovatif untuk memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki, sebagai katalis utama dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, melalui Bangga Kencana,” tutur Sri Paduka.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani menyampaikan, sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 52 Tahun 2009, BKKBN melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana yang terdiri dari 3 program yaitu Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau dikenal dengan Program Bangga Kencana. Program tersebut meliputi berbagai aspek program.
Untuk program di bidang Pembangunan Keluarga, aspek program yang dilakukan seperti program peningkatan, keluarga balita dan anak, ketahanan remaja dan ketahanan lanjut usia serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Sementara di bidang Kependudukan meliputi kegiatan tentang kerja sama pendidikan kependudukan, pemaduan kebijakan pengendalian penduduk, perencanaan pengendalian penduduk serta analisis dampak kependudukan.
“Dan di bidang Keluarga Berencana meliputi program dan kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi, penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang merata di seluruh wilayah, dan penggerakan pelayanan keluarga berencana,” ujar Rita.
Rita menyebutkan, dalam upaya pencapaian program kegiatan tersebut, Perwakilan BKKBN DIY pun telah menetapkan target yang harus dicapai di tahun 2024 ini. Pertama, menurunkan Angka Kelahiran Totalfrotal Fertility Rate (TFR) yang ditargetkan menjadi 1,82. Kemudian, meningkatnya Angka Prevaiensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) sebanyak 58,20%. Adapun ketiga, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need menjadi 15,20%.
“Keempat, menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun menjadi 10 kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun. Kemudian yang kelima, meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) sebesar 69,95, serta meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan 23,50 tahun,” jelas Rita.
Lebih lanjut, dikatakan Rita, pelaksanaan program pengendalian penduduk DIY berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka kelahiran dan melambatnya laju pertumbuhan penduduk. Secara demografis, pertumbuhan penduduk DIY semakin melambat, piramida penduduk berbentuk stasioner, populasi penduduk umur 60 tahun lebih semakin meningkat, tercapainya rasio ketergantungan yang optimum, dan angka kelahiran semakin turun dari tahun ke tahun.
“Perubahan struktur penduduk juga telah menghasilkan penduduk usia kerja dalam jumiah melimpah, sehingga apabila keberadaannya dioptimalkan, maka momen bonus demografi dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan,” kata Rita.
Rita mengungkapkan, meskipun DIY telah mencapai rasio ketergantungan terendah, namun masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Dengan demikian, kemajuan pengelolaan kuantitas harus diikuti dengan pengelolaan kualitas untuk kemajuan kesejahteraan.
“Secara teori apabila suatu negara/wilayah telah mencapai rasio ketergantungan terendah dan memperoleh bonus demografi, maka akan memasuki tahap berikutnya dengan tantangan yang berbeda, seperti perawatan penduduk lanjut usia (lansia), pelayanan dan jaminan kesehatan penduduk lansia. Dengan kondisi DIY tersebut, maka perlu penguatan komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam pengelolaan program sebagai upaya dalam pencapaian target sasaran,” ucap Rita.
Rakerda Bangga Kencana Tahun 2024 yang mengusung tema ‘Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045’ ini turut dihadiri oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo. Hadir pula Kepala Dinas/Badan/Biro/Instansi tingkat DIY, Kepala Dinas/Instansi Kabupaten/Kota, Pimpinan Organisasi dan Mitra Kerja BKKBN se-DIY, dan tamu undangan lainnya. (Han/Rd/Tfk)
Humas Pemda DIY
