Penyusunan RUU Kebidanan, untuk Standar Pelayanan Terbaik
Yogyakarta (05/04/2018) jogjaprov.go.id – Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menerima kunjungan kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kunjungan ini bermaksud untuk meminta masukan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Kebidanan kepada Pemerintah Daerah DIY, Kamis (05/04) di nDalem Ageng, Kepatihan, Yogyakarta.
Gubernur DIY dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY, menyambut baik kunjungan kerja ini yang dimaksudkan untuk menyusun RUU tentang kebidanan. Kunjungan ini sangat penting, karena pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini masih diwarnai dengan rawannya derajat kesehatan ibu dan anak, terutama pada kelompok yang paling rentan yaitu ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, serta bayi pada masa prenatal.
“Penyusunan Undang-Undang ini sangat penting untuk menampung permasalahan dan mengatur tentang kualitas dan kompetensi kebidanan yang sesuai dengan standar terbaik. Namun yang lebih penting, bidan adalah tenaga lini terdepan yang harus mampu dan terampil dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu dan bayi sesuai dengan asuhan kebidanan yang ditetapkan,” ungkap Gubernur DIY.
Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, SE., MH., sekaligus sebagai pimpinan delegasi menyampaikan bahwa layanan kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah dengan mewujudkan lingkungan yang sehat dan kondusif. Pelayanan kesehatan yang optimal tentunya memerlukan dukungan tenaga kesehatan, salah satunya tenaga profesi bidan.
Pelayanan kebidanan sebagai bentuk pelayanan profesional yang integral dari sistem pelayanan kesehatan secara mandiri, berkolaborasi, ataupun rujukan. Secara khusus, bidan memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, bayi, dan anak. “ Profesi ini menjadi kunci utama peningkatan derajat kesehatan perempuan, ibu, dan anak, karena lebih dari 50% pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan pelayanan keluarga berencana (KB) dipastikan melalui pelayanan bidan, ” ungkap Fahira Idris, SE. MH.
Fahira Idris menambahkan, dalam kajian Komite III terdapat temuan di daerah yang mendeskripsikan permasalahan kesehatan. Misalnya, akses masyarakat yang tergolong rendah dalam layanan kesehatan bidan, baik dari aspek kuantitas dan persebaran khusunya di daerah perbatasan dan kepulauan.
Permasalahan lain yang muncul yaitu terkait dengan penguatan mutu bidan, baik dalam segi pendidikan maupun penguatan karir. Pengakuan profesi dan praktik kebidanan belum lengkap, sehingga lemah jika ditinjau dari aspek kepastian hukum dan perlindungan. “Dengan peningkatan kesehatan masyarakat yang terus berkembang, dirasakan belum mempersiapkan profesi bidan agar mampu mengatasi perkembangan permasalahan kesehatan dalam masyarakat,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kesehatan DIY, drg. Pembayun Setyaning Astutie, M.Kes. mengungkapkan bahwa jumlah bidan di DIY sudah cukup, tetapi penempatannya yang masih belum merata untuk setiap daerah. Persoalan kesehatan di DIY ada 3 hal besar yang menjadi fokus perhatian. Ketiga hal tersebut yaitu penyakit tidak menular, penyakit menular, dan yang terakhir adalah tentang gizi dan wanita.
Penyakit tidak menular (PTM) seperti kanker, penyakit jantung, diabetes melitus, dan sakit jiwa yang dilihat dari banyaknya pasien sakit jiwa yang dipasung. Untuk penyakit menular mempunyai prioritas untuk HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), dan demam berdarah. Sedangkan masalah gizi yaitu menjadi kerdil untuk anak-anak, kemudian untuk masalah wanita yaitu wanita usia subur dengan kurang energi, kalori, dan kematian ibu dan bayi.
“Ketiga hal tersebut merupakan permasalahan besar, karena itu Kami menggandeng seluruh organisasi terkait untuk berkontribusi,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, turut hadir pula Ikatan Bidan Indonesia (IBI) DIY, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY, dan perwakilan dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
Kegiatan kunjungan kerja tersebut, ditutup dengan bertukar cenderamata antara Komite III DPD RI dengan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X. (ny)
HUMAS DIY
