Perbaikan SDM Kunci Transformasi Ekonomi
Yogyakarta (16/08/2023) jogjaprov.go.id - Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 7 kuartal terakhir sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5%, tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari 2023. Tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023. Sedangkan kemiskinan ekstrim turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan Menengah Atas di Tahun 2022.
Semester I 2023 ekonomi nasional tumbuh 5,1%, Inflasi Indonesia semakin terkendali dan mencapai 3,1% sampai dengan Juli 2023. Kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah diantara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7% PDB di tahun 2021 menjadi 37,8% per Juli 2023. “Sebagai perbandingan rasio utang Malaysia saat ini berada di tingkat 66,3% PDB, Tiongkok 77,1% dan India 83,1%,” ungkap Joko Widodo dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Masa Persidangan Pertama Tahun 2023, Rabu (16/08).
Perbaikan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama transformasi ekonomi. Pembangunan kualitas SDM yang sehat, produktif, dan inovatif menjamin inklusifitas serta keadilan. Maka upaya menghapus kemiskinan ekstrim, stunting dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil. Untuk mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing disapkan anggaran pendidikan sebesar 66,8 T rupiah atau 20% dari APBN.
Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Untuk mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 66,8 T rupiah atau 20% dari APBN. Untuk menghasilkan SDM yang sehat dan produktif anggaran kesehatan direncanakan besar 186,4 Triliun Rupiah atau 5,6% dari APBN diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan dan menjamin adanya fasilitas kesehatan dari hulu ke hilir. Sedangkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraanserta pembangunan SDM jangka panjang untuk membuatrantai kemiskinan anggaran perlindungan sosial ialah sebesar 493,5 Triliun Rupiah
“Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional. Kebijakan fiskal kedepan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi termasuk hilirisasi sumber daya alam baik hasil tambang maupun pangan akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental,” ungkap Jokowi.
Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%. Selanjutnya inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8%. peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi baik karena perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Untuk mendukung transformasi ekonomi dan agenda pembangunan serta melindungi masyarakat dari guncangan, postur APBN 2024 harus tetap sehat. Reformasi fiskal terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan dan melanjutkan penguatan belanja berkualitas serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati.
“Besar harapan kami pembahasan RAPBN tahun 2024 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Idnonesia maju bersadarkan Pancasila dan UUD 1945, Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila,” tutup Jokowi. (Wd/Sis)
Humas Pemda DIY
