PPKM Mikro : Lawan Covid-19 di Tingkat Desa
Yogyakarta 07/02/2021 jogjaprov.go.id – Wagub DIY KGPAA Paku Alam X mengikuti Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan tentang Tindak Lanjut Penanganan Covid-19, Minggu (07/02) secara daring dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Rapat ini dipimpin oleh Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
Setelah terlaksananya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tahap 1 dan 2, berdasarkan Inmendagri No. 3 Tahun 2021, akan dilaksanakan PPKM tahap 3 yang terfokus pada pembatasan di tingkat mikro, seperti desa dan kelurahan hingga pada tingkat RT/RW. PPKM mikro akan dilaksanakan pada 9 – 22 Februari 2021. Terdapat penyesuaian pada PPKM 3 ini yakni besaran personil work from home yang sedianya 75%-25% menjadi 50%-50%. Di samping itu, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan berubah menjadi pukul 21.00 WIB, dimana sebelumnya pukul 19.00 WIB.
“Koordinasi untuk kabupaten/kota sudah dilaksanakan sejak 6 Januari, kesiapan teknis sudah siap. Selanjutnya tinggal implementasi Inmendagri dan Instruksi Kemendes,” ungkap Sri Paduka. Berdasarkan Inmendagri, dalam PPKM mikro ini akan dibentuk posko tingkat desa dan kelurahan sebagai bentuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.
Sekda DIY Drs. R. Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, “Ada beberapa perubahan yang nanti akan membedakan antara PPKM tahap 1 dan 2 dengan PPKM mikro ini. Dan nanti akan kita tuangkan dalam bentuk Instruksi Gubernur sebagai tindak lanjut dari Inmendagri dan Instruksi Menteri Desa.”
Kementerian Kesehatan menargetkan testing minimal 1 per 1000 penduduk per minggu serta pelacakan kontak 15-30 orang yang terkontaminasi dalam waktu kurang dari 72 jam. Untuk mendukung fasilitas testing dapat dilakukan di RS BUMN dan Kimia Farma yang tersebar di 670 titik di 7 provinsi. Semua orang yang dikonfirmasi positif atau suspek positif harus melakukan karantina baik secara pusat maupun mandiri. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan juga menargetkan setiap 100.000 penduduk akan dilengkapi oleh tracer. Babinsa akan diturunkan sebagai tenaga tracer di desa-desa yang menjadi tempat pelaksanaan PPKM mikro.
“Harapannya kasus penurunan konfirmasi positif yang ada di DIY itu bisa turun, sehingga kita bisa segera melaksanakan aktivitas ekonomi dengan baik,” ungkap Aji. (sf)
Humas DIY
