Program Kampung KB, Solusi Bangun Kesejahteraan
Yogyakarta (14/03/2018) jogjaprov.go.id - Ukuran kualitas hidup manusia selalu dikaitkan dengan berbagai indikator pengembangan. Pada dimensi pengelolaan keluarga, salah satu indikator penting ialah rata-rata jumlah anak dalam sebuah keluarga. Karenanya, program seperti Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) perlu dilakukan.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Rabu (14/03). Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) 2018 di Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, Wakil Gubernur DIY mengatakan, kualitas pendidikan, ekonomi, dan kesehatan selalu menjadi variabel penting dalam pembangunan kesejahteraan.
“Rata-rata jumlah anak di DIY setiap surveinya memang selalu mengalami kenaikan. Namun kenaikannya sangat kecil. Misalnya pada survei indeks Angka Kelahiran Total DIY tahun 2007 berada di angka 1,8. Di 2012 naik jadi 2,1 dan naik lagi 2,2 di 2017,” ungkap Sri Paduka.
Menurut Wakil Gubernur DIY, dalam upaya mengendalikan angka kelahiran demi kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY turut menerapkan Program Kampung KB di seluruh kecamatan se-DIY. Melalui program Kampung KB itulah Pemda DIY berharap dapat menjadi salah satu solusi bagi program pembangunan keluarga sejahtera yang terintegrasi lintas sektor.
“Sebagai program yang terintegrasi dalam suatu kewilayahan, Kampung KB merupakan peluang untuk membangun dan mengembangkan potensi wilayah DIY. Pengembangan ini dilakukan melalui program lingkungan dalam upaya pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” imbuh Sri Paduka.
Pelaksanaan program KKBPK di DIY pun dinilai telah berhasil mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Pencapaian itu ditandai dengan indikator utama Angka Kelahiran Total sebesar 2,1 hingga 2,2. Artinya, setiap wanita hanya melahirkan dua anak selama masa reproduksi, sedangkan yang memiliki anak lebih dari dua sangat kecil jumlahnya.
Rakorda KKBPK 2018 kali ini mengangkat tema ‘Penguatan Integrasi Lintas Sektor Guna Mempercepat Capaian Program KKBPK Menuju DIY Sejahtera’. Hadir pula Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN RI Prof. M. Rizal Damanik, MRepSc., PhD., yang membacakan sambutan Kepala BKKBN RI. Prof. M. Rizal Damanik, MRepSc., PhD. mengatakan, Rakorda ini merupakan tindak lanjut Rakornas yang telah dilaksanakan pada Februari 2018 lalu. Rakorda ini diharapkan bisa meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penerapan strategi dan program KKBPK, utamanya di daerah.
“Urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana wajib dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu, BKKBN selalu berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Koordinasi ini perlu ditingkatkan, utamanya yang berkaitan dengan penjabaran arah kebijakan dan strategi program prioritas,” ungkapnya.
Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN DIY Dra. Ellya Nunuk Irihastuti mengatakan, Rakorda ini diselenggarakan tidak hanya sebagai evaluasi program KKBPK 2017, tapi juga untuk meningkatkan sinergitas, komitmen, dan dukungan dalam pelaksanaan program KKBPK dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Peserta Rakorda kali ini diikuti sekitar 200 orang peserta dari berbagai sektor dan unsur masyarakat. (Rt)
HUMAS DIY
