Pusat Kreativitas Anak, Menjadi Salah Satu Solusi Kejahatan Jalanan DIY
Yogyakarta (18/04/2022) jogjaprov.go.id – Isu kejahatan jalanan yang banyak melibatkan anak-anak serta remaja menjadi salah satu pokok bahasan dalam Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI. Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, S.Pt. tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji. Bertempat di Ruang Rapat Unit IX (Gedung Abimanyu), Komplek Kepatihan Yogyakarta, Senin (18/04). Turut hadir dalam agenda tersebut Kepala Kanwil Kemenag DIY, Ketua BAZNAS DIY, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Kepala Dinas Sosial DIY, Kepala DP3AP2 DIY, serta Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol DIY.
“Kejahatan jalanan juga menjadi PR bagi kami, memerlukan satu sekolah khusus di samping sudah adanya balai terkait di Dinas Sosial yang menangani. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah memperbanyak pusat kreativitas anak sampai tingkat Kecamatan atau Desa. Tahun ini Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) akan ada di tingkat Provinsi atau Kota, hingga Kalurahan. Hal ini juga bertujuan agar DIY menjadi provinsi ramah anak dan layak anak, yang saat ini masih berstatus pelopor bisa berubah menjadi layak anak,” ungkap Erlina Hidayati Sumardi, Kepala DP3AP2 DIY. Selain itu Erlina menambahkan, kebijakan partai diharapkan juga ramah kepada perempuan. Agar keterwakilan perempuan semakin meningkat.
Dinas Sosial DIY memiliki Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak (BPRSA) dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Anak-anak dan remaja yang tinggal di balai milik Dinsos tersebut masih bisa bersekolah seperti biasa dengan sistem antar jemput. Setiap anak mendapatkan penanganan yang berbeda sesuai dengan kasus yang dialami. Bagi mereka yang terjerat hukum akan mendapatkan pendampingan hingga kasusnya selesai. Diharapkan ke depannya akan ada anggaran khusus untuk penanganan kejahatan jalanan.
Selain mendiskusikan permasalahan perempuan dan anak, dalam agenda Kunker tersebut juga dibahas mengenai penanganan bencana yang ada di DIY. “Di kawasan DIY ada 12 potensi ancaman bencana, mulai dari kawasan Merapi hingga daerah pantai yang bisa menimbulkan tsunami. Ditetapkan ada 6 kawasan rawan bencana, ada Merapi, tanah longsor, kekeringan, banjir, gempa, tsunami,” terang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara Yuswantana.
Biwara menjelaskan jika beberapa tahun terakhir ini bencana yang paling banyak terjadi adalah tanah longsor dan angin kencang. Perlu untuk membangun kesiap-siagaan masyarakat di desa kawasan bencana. “Ada 301 kalurahan, dari jumlah tersebut sudah terbentuk 268 desa tanggap bencana. Di sekolah kita lakukan pelatihan pendidikan rawan bencana. Agar masyarakat mempunyai kesiap-siagaan dan ketahanan menghadapi berbagai potensi ancaman yang bisa terjadi,” jelas Biwara.
Pembahasan Kunker kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan wacana menjadikan DIY daerah wisata religi. DIY memiliki potensi wisata yang tinggi, Asrama Haji yang selama ini sudah ada bisa dikembangkan menjadi wisata religi. Tidak hanya difungsikan ketika musim haji saja, tapi bisa digunakan sepanjang tahun. Misalnya dengan membangun miniatur Ka’bah, membuat tempat Sa’i dengan ukuran sesungguhnya hingga membuat miniatur pesawat seperti aslinya.
Acara Kunker Komisi VIII DPR RI ini ditutup dengan pemberian bantuan dari Kementrian Sosial RI kepada Pemda DIY, dilanjutkan pemberian bantuan secara simbolis alat bantu kepada difabel, bantuan tunai program BLT Minyak Goreng dan Sembako, serta bantuan Yatim Piatu korban Covid-19. (Wd)
HUMAS DIY
