RKPD 2022: Ekonomi dan Kesehatan Masih Jadi Fokus Utama
Yogyakarta (21/12/2020) jogjaprov.go.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengikuti sekaligus membuka Kick Off Meeting Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Hadir mewakili Menteri PPN/Bappenas yakni Deputi Bidang Pengembangan Regional Daerah PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D. Turut berpartisipasi pula Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri RI Nitya Suwignyo.
Adapun Sri Sultan mengikuti rapat dari Gedhong Pracimosono, Komplek Kepatihan, Senin (21/12) pagi dengan didampingi Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, dan Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono.
Pada sambutannya, Sri Sultan menuturkan bahwa adanya pandemi berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang mengandung risiko. “Kinerja perekonomian DIY di tahun 2020 sangat jauh dari harapan, karena mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Triwulan II 2020 perekonomian kita mengalami kontraksi sebesar 6,74 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019,” tutur Sri Sultan.
Di samping itu, Sri Sultan menjelaskan jika berhentinya sektor pariwisata selama pandemi berdampak besar terhadap sektor-sektor yang lain sehingga perekonomian kita mengalami kontraksi yang cukup tinggi. Menurut Sultan, “Meskipun demikian di triwulan III kinerja perekonomian DIY mulai mengalami perbaikan dengan kontraksi sebesar 2,84 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.”
Sri Sultan berharap penguatan dan percepatan belanja pemerintah sebagai stimulus perekonomian, diharapkan dapat merespon lemahnya sisi permintaan. Di satu sisi, peranan teknologi informasi juga tak boleh dilupakan sebagai upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.
Kerja sama lintas teknis, lintas sektor bahkan lintas kewilayahan yang saling bahu-membahu sangatlah diperlukan. “Tujuannya untuk melengkapi dan mengambil peran sesuai ketugasannya, sehingga dapat terwujud pembangunan yang sinergis lintas sektor, bertahap, dan berkelanjutan,” tukas Ngarsa Dalem.
Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji saat ditemui seusai agenda, mengatakan bahwa Pemda DIY tidak melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Ini artinya kita harus punya prioritas terhadap 2022. Kalau tidak ada perubahan RPJMD, berarti harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan baru, termasuk SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah),” ujar Aji.
Aji kembali menegaskan bahwa prioritas kerja tahun depan juga masih berkaitan dengan penanganan COVID-19. Aji menguraikan, “Namun demikian, kami juga mengedepankan baik pemulihan ekonomi maupun kesehatan. Di satu sisi, Bappenas juga memberikan kritik agar angka kemiskinan dan raiso gini di DIY dapat diperbaiki di tahun 2022. Tentu ini menjadi masukan Pemda dalam menyusun RKPD tahun 2022 mendatang.”
Senada dengan Aji, Kepala Bappeda DIY Beny Suharso menyatakan bahwa tingkat kemiskinan DIY masih menjadi perhatian. “Saat ini, tingkat kemiskinan di DIY masih di angka 12,35 persen sementara pusat mengusulkan di angka 8,25 persen.Paling tidak, tidak semakin meningkat persentasenya,” tukasnya.
Mengenai program penumbuhan ekonomi, akan dilakukan program-program penguatan seperti efektivitas industri kreatif. “Hal lain, selama pandemi ini berjalan, harga dan petani harus kita lindungi. Caranya, produknya kita beli. Itu salah satu caranya. Untuk program pemulihan ekonomi karena COVID-19 ini sendiri ada di angka 69,73 milyar, semuanya masuk BTT (Belanja Tidak Terduga),” jelas Beny. Terkait RPJMD, pusat memperbolehkan DIY tidak mengubah besarannya. “Yang kita ubah adalah sasaran dan program atau target kinerjanya,” tutup Beny. [vin]
HUMAS DIY
