RKPD DIY 2024 Fokus Selesaikan Persoalan Pembangunan
Yogyakarta (06/04/2023) jogjaprov.go.id - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2024 harus mampu menjawab persoalan-persoalan pembangunan di DIY, sebagai rencana pembangunan tahunan yang berada pada tahap awal dari pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Utamanya, menyelesaikan persoalan pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah pada RPJMD DIY periode sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKPD DIY Tahun 2024 pada Kamis (06/04) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Sri Sultan mengatakan, masih ada persoalan pembangunan yang menjadi permasalahan pokok pembangunan di DIY yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan lingkungan.
“RKPD DIY Tahun 2024 yang telah dimulai proses penyusunannya sejak akhir tahun 2022, memberikan perhatian pada hasil evaluasi pembangunan, hasil konsultasi publik, dan juga pokok-pokok pikiran DPRD sebagai pertimbangan menentukan tema, sasaran pembangunan serta arah kebijakan tahun 2024. Sebagai bagian dari tahapan akhir RPJPD DIY Tahun 2005-2025, RKPD DIY Tahun 2024 diharapkan untuk dapat memenuhi dan mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025,” jelas Sri Sultan.
Lebih lanjut, diungkapkan Sri Sultan, mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan rumusan tema pembangunan nasional yang disampaikan pada Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, maka tema pembangunan di DIY tahun 2024 adalah ‘Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan’. Tema tersebut pun ditentukan dengan memperhatikan hasil evaluasi serta isu pembangunan yang berkembang.
“Tema tersebut dipilih didasarkan pada pemikiran untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan memfokuskan pada pemerataan aksesibilitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang relatif tertinggal, dengan mengedepankan Reformasi Kalurahan sebagai konsep sekaligus strategi untuk mencapai hal tersebut,” ucap Sri Sultan.
Sri Sultan menjelaskan, pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan layanan publik yang tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut. Sementara pemerataan aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan yang lebih difokuskan pada kawasan selatan.
Sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, Sri Sultan menyebutkan, kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 ditargetkan 0%. Maka, semua pihak harus bahu membahu untuk mencapai target tersebut.
“Pemilihan fokus pada kawasan selatan semata-mata tidak hanya untuk mengatasi kemiskinan di wilayah selatan, namun sekaligus sebagai upaya dalam mengurangi kesenjangan. Dalam hal ini, kita perlu kembali mengkaji dan menggali potensi-potensi unggulan sesuai dengan karakteristik wilayah dan secara optimal memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat,” tutur Sri Sultan.
Diutarakan Sri Sultan, pola kebijakan ‘One Size Fit All’ tidak tepat digunakan, sehingga dibutuhkan strategi kolaborasi berbasis keunggulan daerah masing-masing. Untuk itu, Pemda DIY menerapkan model pembangunan reformasi kalurahan yaitu dengan meningkatkan kapasitas pemerintah kalurahan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui reformasi kalurahan tersebut, diharapkan akan mampu mengembangkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait tema pembangunan DIY tahun 2024 tersebut, Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono mengungkapkan, tema tersebut akan berusaha diwujudkan melalui prioritas-prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas pembangunan DIY yang pertama.
Prioritas pembangunan DIY kedua yakni pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, sedangkan peningkatan kualitas SDM Yogyakarta adalah prioritas pembangunan DIY ketiga. “Empat, penurunan ketimpangan antar kelas sosial dan antar wilayah. Penanggulangan atau penguatan good governance pada berbagai tingkatan. Enam, menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tenteram,” kata Beny.
Disampaikan Beny, dalam pemilihan tema RKPD 2024, telah dilakukan penyelarasan dengan tema RKP 2024 dalam pelaksanaan tahapan pertama RPJMD 2022-2027. Selanjutnya, tema tersebut akan dijadikan rujukan penyusunan tema pembangunan Kabupaten Kota.
Sementara itu, mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI, Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, mengatakan, apabila melihat arah pengembangan wilayah di Jawa yang ada di RPJMN 2020-2024, pusat pertumbuhan tersebut terkonsentrasi di wilayah utara pulau Jawa. Oleh karenanya, Leonardo mengungkapkan, kawasan selatan yang ditetapkan menjadi salah satu prioritas perhatian dari Visi dan Misi Gubernur DIY 2022-2027 merupakan hal yang strategis.
“Jadi view dari misi dari bapak gubernur untuk melihat lagi ke wilayah selatan ini menjadi salah satu hal yang strategis. Sangat strategis bagaimana memperlihatkan sebenarnya wilayah selatan juga memiliki potensi yang bisa menggerakkan perekonomian. Menyeimbangkan ketimpangan antara Utara dan Selatan dari pulau Jawa. Dan mungkin ini menjadi salah satu titik masuk bagaimana nanti kita berkolaborasi melihat sektor sektor unggulan apa yang mungkin dikembangkan di wilayah selatan,” jelas Leonardo.
Berbicara mengenai capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY yang sudah baik, Leonardo mengatakan, capaian tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara membuka lapangan kerja yang lebih baik. Sehingga SDM yang ada bisa disalurkan, mengerakkan perekonomian lebih produktif sekaligus menangani gini rasio dan kemiskinan yang masih menjadi tantangan.
“Untuk rekomendasi kebijakan untuk DIY, kami memang melihat bagaimana tingkat kemiskinan kemudian PDRB per-kapita yang memang perlu ditingkatkan lebih lanjut ke depan bisa didorong dengan mengembangkan sektor-sektor yang nantinya bisa menjadi unggulan. Dan pada saat yang sama memanfaatkan infrastruktur yang mungkin sudah mulai banyak dilengkapi di wilayah selatan pulau Jawa termasuk di daerah DIY. Ini dimanfaatkan sebagai jalur distribusi yang optimal untuk memasarkan produk-produk unggulan tadi yang sudah didukung melalui dana keistimewaan provinsi DIY, menjadikan Yogyakarta yang lebih sejahtera dan maju,” tutur Leonardo.
Pada kesempatan ini, diserahkan pula penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2023. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan terhadap dokumen perencanaan dan pencapaian pembangunan terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Peringkat Pertama diraih oleh Kota Yogyakarta dengan nilai 8,16, mengangkat inovasi M3K (Munggah Mundur Madhep Kali). Peringkat kedua diraih oleh Kabupaten Sleman dengan total nilai 7,97, mengangkat inovasi Sembada Cerdas terkait dengan pengangkatan SDM. Peringkat ketiga, diraih oleh Kabupaten Bantul dengan total nilai 7,76, mengangkat inovasi Bantul Bersama (Bantul Bersih Sampah 2025).
Turut hadir pada Musrenbang tersebut, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Ketua DPRD DIY, Penjabat Bupati Kulon Progo, Penjabat Waki Kota Yogyakarta, jajaran Forkopimda DIY, dan kepala OPD di lingkungan Pemda DIY. Hadir pula sejumlah hadirin tamu undangan lainnya secara daring. (Han/Alh/Wpt)
HUMAS DIY
