Sri Paduka Ajak Stakeholder Bersinergi Turunkan Stunting
Yogyakarta (10/03/2022) jogjaprov.go.id - Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan bahwa upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan multi sektor dan lintas sektor. Dengan demikian, perlu dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas, melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, hingga Pemerintah Desa.
Hal ini disampaikan Sri Paduka saat membacakan sambutan Gubernur DIY sekaligus membuka Rapat Kerja Daerah BKKBN, Kamis (10/03) pagi di Ballroom Eastparc Hotel, Sleman. Dalam rapat bertajuk "Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Melalui Optimalisasi Sumber Daya dan Konvergensi Lintas Sektor", hadir pula Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto, Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin, dan Wakil Ketua TP PKK DIY GKBRAy. A. Paku Alam.
Sri Paduka menambahkan, perwujudan program BKKBN Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana, harus ada sinergi antara pusat dan daerah.
“Tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen pihak terkait. Di sisi lain, keterlibatan spesifik dan sensitif perlu didukung oleh pemangku kepentingan, termasuk kalangan dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi kelompok masyarakat, terutama dalam hal mobilisasi sumber daya dan potensi.”
Adapun selanjutnya, Sri Paduka meminta agar raperda dapat menjembatani peningkatan kerja kolaborasi yang lebih baik. “Besar harapan saya, momentum ini menjadi titik tolak menuju kerja yang lebih kolaboratif dan inklusif. Mari bersatu, agar target “keluarga berkualitas” Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting dapat tercapai dan tepat sasaran,” jelas Sri Paduka.
Sementara, Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanta, mengatakan upaya percepatan penurunan stunting, tak bisa dilakukan secara linear atau sektoral. “Kami telah menyusun rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Kami menyadari pula bahwa penugasan Bapak Presiden (RI) ini adalah perubahan paradigma, dimana BKKBN paradigmanya harus diubah yakni perubahan perilaku,” tukasnya.
Adapun sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo, mengatakan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tenggat waktu 2,5 tahun untuk menurunkan angka stunting di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Ia menambahkan, saat ini, pusat menilai upaya percepatan penurunan stunting yang dilakukan BKKBN cukup baik. “Pembentukan program tim kesejahteraan sudah bagus, namun perlu pengawalan di level mikro, jadi tingkat keluarga, wilayah tempat tinggal yang harus diperkuat,” ujar mantan Asekda DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum ini.
Tavip juga menuturkan jika pihaknya bersama Kementerian Agama RI akan menginisiasi program screening 3 bulan pra-nikah bagi perempuan untuk meminimalisir stunting. “Acaranya besok, Jumat (11/03) di Bantul. Nantinya 3 (tiga) bulan sebelum menikah, calon pengantin hendaknya mendaftarkan diri terlebih dahulu dan mengisi data melalui aplikasi. Data yang diisikan oleh calon pengantin merupakan skrining awal agar BKKBN dapat mengetahui status nutrisi perempuan yang akan menikah,” tutupnya. Dengan demikian, selanjutnya BKKBN dapat memberikan respon atau pun masukan dalam bentuk pembekalan kepada pihak terkait.
Adapun agenda Rakerda tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian antara BKKBN RI dengan BKKBN DIY serta Pemda DIY, serta BKKBN RI dengan Bulog DIY dan BAZIS DIY sebagai bentuk sinergi bersama penurunan stunting. Selain itu, dilakukan pula pengukuhan Wakil Ketua TP PKK DIY GKBRAy. A. Paku alam sebagai Ibu Genre DIY periode 2022-2024. Program Genre sendiri merupakan program BKKBN RI untuk menyiapkan kehidupan bagi remaja melalui 4 substansi program genre yaitu, kependudukan, kesehatan reproduksi, penyiapan kehidupan berkeluarga dan life skill. [vin]
HUMAS DIY
