Sri Sultan Dorong Pemulihan Ekonomi DIY Melalui Sektor Pariwisata
Yogyakarta (12/04/2022) jogjaprov.go.id – Penurunan kinerja sektor pariwisata masa pandemi Covid-19 memberikan multiplier effect dan dampak signifikan pada sektor-sektor yang terhubung langsung seperti perhotelan, industri kuliner, transportasi, perdagangan, dan destinasi wisata. Bersama UMKM, sektor-sektor ini yang berandil besar pada kontraksi ekonomi DIY, mengingat 98% perekonomian memang ditopang dari sini.
Pada pembukaan webinar Sinergi Institusi Menuju Jogja Sebagai Tujuan Pariwisata Yang Bertanggung Jawab, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pemulihan ekonomi DIY memang dapat dikatakan berpijak pada salah satu engine of growth yaitu pariwisata. Kunjungan wisatawan domestik yang saat ini mulai normal dapat menjadi pendongkrak sektor perekonomian.
Pandemi Covid-19 ini menurut Sri Sultan membuat pemulihan pariwisata DIY tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ada perubahan preferensi wisatawan pada fase new normal, di mana wisatawan lebih mengutamakan faktor higienitas baik pada akomodasi, tempat wisata, dan amenitas-nya.
“Saat ini, Pemda DIY telah mengupayakan promosi wisata yang bersifat inklusif, berbasis brain awareness, serta mendorong implementasi aplikasi Peduli Lindungi dan sistem reservasi Visiting Jogja untuk dunia pariwisata,” kata Sri Sultan, Selasa (12/02) di Kasultanan Ballroom, Royal Ambarukmo Hotel, Yogyakarta.
Sri Sultan mengatakan, guna mempercepat proses pemulihan sektor pariwisata, tentu diperlukan beberapa strategi. Alternatif strategi tersebut adalah Reformulasi Produk, melalui penciptaan event-event festival pariwisata tematik. Kemudian pengembangan pariwisata sebagai industri dengan melakukan integrasi horizontal antar sektor-sektor bisnis, dengan menciptakan produk-produk baru atau diferensiasi produk.
Strategi selanjutnya adalah Kemitraan Sinergis yaitu membangun sinergisitas antar pengelola objek, biro perjalanan wisata, Dinas Pariwisata, dan seluruh insan pariwisata lainnya. Dan strategi terakhir adalah pemasaran objek-objek wisata didesain dengan mengadopsi semangat co-opetition dan co-creation di dalam suatu jaringan aliansi strategis.
Namun demikian, ada beberapa prasyarat yang memang perlu direnungkan. Prasyarat tersebut adalah re-definisi hubungan institusional, yang selama ini amat birokratis dan struktural harus lebih diwarnai hubungan koordinatif-fungsional. Syarat kedua yaitu Re-Positioning Fungsional di mana masing-masing institusi pemerintah, perguruan tinggi dan dunia pariwisata menata kembali fungsi-fungsinya dalam arah yang lebih profesional dengan menempatkan fungsi spesialisasi kepariwisataan.
Prasyarat ketiga adalah Re-Fungsionalisasi dan Re-Orientasi Peran, Optimalisasi institusi dan organisasi pengembangan pariwisata, harus secara bertahap difungsikan sebagai lembaga penggerak industri pariwisata. Kemudian prasyarat yang terakhir adalah pengembangan industri pariwisata terpadu melalui masing-masing sub-sektor industri pariwisata meningkatkan kinerja, SDM maupun mutu pelayanannya, dengan melakukan penguatan penguasaan teknologi, dengan menjalin kemitraan dengan Lembaga Pendidikan Pariwisata.
Program dan strategi pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan universal juga dapat diselaraskan dengan misi global yang bertujuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Pariwisata mempunyai kewajiban untuk menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, peyelenggaraan kesehatan yang baik, kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, serta akses air bersih dan sanitasi. Selain itu, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta perbaikan pada infrastruktur, industri, dan inovasi,” tutur Sri Sultan.
Pada kesempatan tersebut, Sri Sultan bersama dengan BI serta pengampu kepentingan pada dunia pariwisata menandatangani nota kesepakatan Sinergi Institusi Menuju Jogja Sebagai Tujuan Pariwisata Yang Bertanggung Jawab. Acara webinar yang juga ditujukan untuk memantapkan pariwisata DIY ini dihadiri oleh Bupati/Wali Kota se-DIY, Kepala Dinas Pariwisata se-DIY, Kadinkes DIY, GIPI, Badan Promosi Pariwisata DIY, Badan Otorita Borobudur, dan lain sebagainya. (uk)
Humas Pemda DIY
