Tiga Gubernur Resmikan Jalan Siliwangi dan Jalan Pasundan di Surabaya
SURABAYA (06/03/2018) jogjaprov.go.id - Gubernur DIY Sri Sultan HB X bersama Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum. dan Gubernur Jawa Barat Dr. (H.C.) H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si. menghadiri acara 'Harmoni Budaya Sunda Jawa' yang diselenggarakan di Bumi Resort, Surabaya pada Selasa (06/03) pagi. Dalam acara ini juga diresmikan nama Jalan Prabu Siliwangi dan Jalan Pasundan di Surabaya dengan didahului orasi budaya dari tiga Gubernur.
Mengawali orasi budaya, Gubernur Jawa Timur menuturkan penjelasan berbagai pakar dan sumber mengenai peristiwa Perang Bubat yang terjadi antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda pada 1357 M. Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum. menyebut bahwa dalam proses pembangunan bangsa atau nation-building, sejarah harus dipakai untuk mempelajari masa lampau dimana pelajarannya dapat dipetik untuk masa depan yang lebih baik. Di sinilah arti penting pembelajaran sejarah yang kritis tetapi juga penuh kearifan.
"Kami masyarakat Jawa Timur berterima kasih atas kebesaran jiwa Kang Aher, juga Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam memfasilitasi pertemuan ini," terang Gubernur Jatim.
Senada dengan Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat juga menyatakan bahwa setelah diinisiasi di DIY, peresmian nama Jalan Siliwangi dan Jalan Pasundan di Surabaya telah menyelesaikan masalah yang selama ini menjadi penghalang antara dua suku besar di Indonesia; Jawa dan Sunda.
"Ini adalah rekonsiliasi budaya, rekonsiliasi sejarah, rekonsiliasi antar etnis besar Jawa dan Sunda, dan tentu rekonsiliasi ini pengaruhnya sangat besar untuk persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Dr. (H.C.) H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si. Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Aher juga menyampaikan konsepsi pemikiran masyarakat Sunda yaitu silih asah: saling menajamkan pikiran atau saling mengingatkan, silih asuh: saling mengasuh atau saling membimbing, dan silih asih: saling mengasihi. Mengakhiri orasinya, Gubernur Jawa Barat merencanakan beberapa waktu dekat nanti akan segera diresmikan nama Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk di Kota Bandung sebagai tindak lanjut.
Sementara itu dalam orasinya, Gubernur DIY juga mengungkapkan bahwa peresmian nama jalan ini dimaksudkan untuk memutus sejarah kelam 661 tahun lalu atas Tragedi Bubat yang meretakkan hubungan antara etnik Sunda dengan Jawa.
"Berkaitan dengan itu, di DIY telah dilakukan peletakan nama Jalan Siliwangi, Pajajaran dan Majapahit menjadi satu kesatuan menerus dalam satu jalur dari ruas simpang empat Pelemgurih ke Jombor, diteruskan sampai di simpang tiga Maguwoharjo, dan dilanjutkan lagi hingga simpang empat Jalan Wonosari.", imbuh Sri Sultan.
Sebagai bentuk kegiatan seri kedua, pada hari ini juga dilakukan penamaan Jalan Prabu Siliwangi dan jalan Pasundan di Kota Pahlawan Surabaya. "Penamaan jalan ini merupakan upaya memutus dendam sejarah menuju rekonsiliasi budaya yang dulu diwariskan dari generasi ke generasi kedua etnik", lanjut Sri Sultan.
Ngarsa Dalem menambahkan, penamaan jalan adalah bagian dari pembangunan arsitektur-urban, dan pembentukan identitas sebagai 'tetenger' yang memiliki daya hidup sehingga mampu dikenal sepanjang zaman, karena mengakar dari dan pada struktur sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat. Sehingga harapannya, agar penamaan jalan hari ini menjadi tonggak awal sejarah baru rekonsiliasi etnik Sunda-Jawa.
"Dengan penamaan jalan ini, semoga kehadiran para Gubernur sebagai representasi rakyat Sunda di Jawa Barat dan rakyat Jawa di Jawa Timur di mana Tragedi Bubat berlangsung, secara kultural bisa memulihkan kembali tali persaudaraan sebagai satu bangsa Indonesia yang bermartabat. Karena, dalam agama apa pun kita tidak pernah mengenal adanya dosa turunan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan menunjukkan jalan lurus-Nya, sehingga kita menjadi lebih utuh sebagai satu bangsa.", pungkas Gubernur DIY.
Acara sebagai simbol keharmonisan antar daerah dan suku ini dihadiri pula oleh Pangdam Brawijaya, Wakapolda Jawa Timur, Bupati/Walikota se-Jawa Timur, Bupati Ciamis, Bupati Bekasi, Bupati Bogor, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Timur.
HUMAS DIY
