Tinjut Capaian IKU 2022, Perlu Peningkatan Komunikasi Antar OPD
Yogyakarta (04/04/2023) jogjaprov.go.id – Sebagai tindak lanjut atas Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022 dan Reformasi Kelurahan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mewajibkan peningkatan komunikasi dan kerjasama antar OPD di DIY. Ini wajib, karena masih ada beberapa target kinerja yang belum terpenuhi secara maksimal dan memerlukan lintas sektor untuk mempercepat capaian.
Sri Sultan menekankan hal demikian pada Rakor lanjut Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022 dan Reformasi Kelurahan, Selasa (04/04) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Dipimpin Gubernur DIY yang didampingi oleh Wagub DIY KGPAA Paku Alam x, rapat ini diikuti oleh Pj. Sekda DIY dan seluruh kepala OPD di DIY tanpa terkecuali.
IKU 2022 DIY banyak yang sudah sesuai dengan target, namun tidak semua terpenuhi. Ada banyak faktor, salah satunya karena target yang ditetapkan DIY jauh di atas rerata nasional. Meskipun secara nasional misalnya saja capaian IPM, DIY sudah jauh di atas target nasional. Capaian-capaian tersebut tidak lantas membuat DIY terlena, mengingat ada banyak PR yang harus diselesaikan, terutama terkait kemiskinan.
Sri Sultan mengatakan, target-target IKU 2022 harus segera diselesaikan dalam kurun waktu maksimal 2 tahun, yaitu 2025. Pada sektor kemiskinan, Sri Sultan menekankan wajib ada penurunan angka kemiskinan. Oleh karenanya, ada beberapa hal yang tidak bisa ditawar untuk dilakukan. Memberikan bantuan sosial lewat Dinsos, menghidupkan potensi wisata untuk kenaikan ekonomi oleh Dispar DIY dan Dinas UMKM DIY, meningkatkan mutu pendidikan oleh Disdikpora DIY, meningkatkan lapangan kerja oleh Disnakertrans DIY adalah upaya-upaya yang wajib dilakukan.
“Kita perlu membangun komunikasi yang lebih intens karena pembangunan itu perlu dukungan kuat dalam berproses untuk mencapai target dan tidak mungkin dinas itu sendirian tanpa dukungan dinas yang lain untuk saling menopang,” kata Sri Sultan.
Tentu tidak hanya itu, Sri Sultan menegaskan harus ada pemaksimalan anggaran pula dalam mencapai target penguraian kemiskinan. Dari kemiskinan, muncul pula ketimpangan wilayah yang tidak bisa diabaikan. Sri Sultan mengatakan, asal masih tahap normal, ketimpangan tidak mungkin dielakkan. Yang terpenting adalah bagaimana wilayah tumbuh perekonomiannya.
“Pada setiap pertumbuhan itu mesti akan terjadi ketimpangan. Itu karena tiap wilayah potensi ekonomi macam-macam faktor. Tapi dalam ketimpangan wilayah itu justru ada pertumbuhan. Sehingga bagi saya tidak perlu kekhawatiran yang berlebihan karena proses seperti itu harus dilalui,” kata Sri Sultan.
Pada Reformasi Kelurahan, Sri Sultan mengingatkan ada poin tambahan apa saja yang harus dipercepat terkait percepatan Reformasi Kelurahan tersebut. Wajib ada aturan makro, mikro, aplikasi, values dan budaya untuk membangun akuntabilitas. Hal ini nanti bisa dikuatkan dengan SK Gubernur untuk memperkuat aturan.
Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono mengatakan, DIY itu dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik maka disampaikan tidak hanya keberhasilan saja. Rakor ini mengakomodir titik-titik kritis yang belum dinyatakan berhasil lolos. Untuk itu perlu ada perbaikan-perbaikan dan langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Persentase yang dinyatakan belum berhasil ini jangan dibayangkan program yang sangat gagal ya. Ada program-program memang sudah ada di angka 99,37%. Nyaris 100%, tapi bagaimanapun, konotasi keberhasilan adalah 100%,” kata Beny.
Capaian IKU 2022 ini menjadi koreksi bersama dan dikoreksi langsung oleh Gubernur DIY supaya anggaran berikutnya bisa fokus ke locus dan fokusnya. Melalui hal ini, dirinya berharap akan ada keberhasilan peningkatan melalui penerima manfaat yang merasakan hasilnya dengan maksimal. Dengan demikian, akan berdampak nyata melalui bagaimana kemiskinan itu bisa teratasi. Juga bagaimana pertumbuhan ekonomi meningkat.
“Bagaimana gap antar wilayah makin kecil, kualitas lingkungan hidupnya makin baik terutama soal air, kehidupan layak, itulah yang diharapkan sehingga sesuai arahan Gubernur DIY kepala OPD, harus saling berkolaborasi lintas sektor,” ungkap Beny.
Mengenai Reformasi Kelurahan, ada dua hal yang menjadi catatan yaitu reformasi birokrasi dan reformasi pemberdayaan masyarakat. Langkah yang direncanakan adalah nanti akan di kick off bulan Juli realokasi anggaran untuk dipadatkan di setiap kegiatan. (uk/alh/tf)
Humas Pemda DIY
