Wagub DIY Harap Komunikasi dengan Pusat Makin Erat
Yogyakarta (24/05/2022) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyambut baik upaya pemerintah pusat dalam melakukan koordinasi hubungan pusat dan daerah. Upaya mengkoordinasikan strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri ini diharapkan mampu mempererat komunikasi antara pusat dan daerah dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri pada Selasa (24/05). Bertempat di Gedung Radyo Suyoso, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, rapat koordinasi ini merupakan kerja sama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri RI dan Bappeda DIY.
“Saya menyambut baik kedatangan tim dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan peninjauan lapangan ke DIY guna melaksanakan Koordinasi Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri, dengan harapan kebijakan-kebijakan atau strategi-strategi di dalam melakukan hubungan komunikasi antara pusat dan daerah dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” papar Sri Paduka.
Sri Paduka mengungkapkan, permasalahan pembangunan di DIY saat ini semakin kompleks dan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sasaran pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 yang belum tercapai secara optimal. Untuk itulah, kualitas pelaksanaan program/kegiatan harus terus ditingkatkan.
“Hal ini perlu juga dibarengi dengan terus berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, agar pelaksanaan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di DIY tanpa terkecuali,” imbuh Sri Paduka.
Sri Paduka menjelaskan, praktik-praktik inovasi yang baik yang dilakukan pemda DIY di antaranya untuk membangkitkan kembali usaha mikro dan kecil. Pemda DIY telah membuat inovasi marketplace SiBakulJogja dengan tujuan membantu UMKM DIY kembali tumbuh, dengan memanfaatkan tren berkembangnya teknologi informasi. Dalam sektor pendidikan, Pemda DIY juga melakukan inovasi melintasi batas ruang kelas dengan Jogjabelajar Class.
“Besar harapan kami, kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan DIY beserta Kabupaten/Kota, terutama dalam menjalankan praktik-praktik baik penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat,” kata Sri Paduka.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSKDN Kemendagri RI, Eko Prasetyo Purnomo Putro mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan guna membahas hal-hal stategis mengenai persoalan dalam negeri terkait penelitian dan pengembangan. Dalam BSKDN, pihaknya secara berkala mengukur indeks inovasi, pengembangan keuangan daerah, tata kelola penyelenggaraan daerah, dan indeks kepemimpinan.
“Keempat indeks ini perlu terus mendapatkan perhatian kita semua. Hal ini penting karena untuk mengetahui keberhasilan daerah dan sejauh mana penyelenggaraan pemerintah daerah telah dilakukan,” imbuhnya.
Eko pun menuturkan, ke depan Badan Riset dan Inovasi Nasional juga akan membuka cabang-cabangnya di daerah. Hal ini tentu dapat semakin mempercepat pembangunan dan pembinaan masyarakat berdasarkan riset dan inovasi strategis. Namun hal tersebut tidak mungkin jika hanya dilakukan satu pihak saja.
“Mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat desa harus bekerja sama dan berpartisipasi aktif. Untuk itu berbagai langkah strategis mari kita lakukan karena proses transformasi juga akan terus berjalan,” ungkapnya.
Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono mengungkapkan rapat koordinasi ini dihadiri oleh beberapa OPD terkait di lingkungan Pemda DIY, seperti Bappeda, BPKA dan Inspektorat. Pihaknya juga mengundang Bappeda kabupaten/kota dan BPKA kabupaten/kota se-DIY. (Rt)
HUMAS DIY
